PADANG, METRO–Persatuan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang menggelar pelantikan pengurus sekaligus diskusi publik di Gedung Youth Center Bagindo Aziz Chan, Senin (6/10). Acara ini dihadiri oleh Wali Kota Padang Fadly Amran, Ketua DPRD Padang Muharlion, Ketua PJKIP Sumbar Almudazir, Ketua Komisi Informasi (KI) Sumbar Musfi Yendra, serta Ketua Penasehat PJKIP Padang yang juga mantan Ketua KI Sumbar, Syamsurizal.
Pelantikan tersebut menetapkan Yuliadi Chandra sebagai Ketua, Arif Budiman Effendi sebagai Sekretaris, dan Sri Taufik sebagai Bendahara PJKIP Kota Padang.
Dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Padang Fadly Amran didapuk sebagai keynote speaker. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kota Padang siap mewujudkan predikat kota informatif secara nasional. Menurutnya, keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting dari misi pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Saya bersama seluruh jajaran Organisasi Perangkat Daerah berkomitmen untuk menjadikan Kota Padang sebagai kota informatif. Komitmen ini sejalan dengan semangat transparansi publik,” kata Fadly Amran.
Fadly menambahkan, upaya menuju kota informatif tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah. Ia menilai kolaborasi dengan berbagai pihak, terutama jurnalis dan organisasi seperti PJKIP, menjadi faktor penting dalam mewujudkan pemerintahan terbuka.
“Tanpa keterlibatan publik, masyarakat, komunitas, dan organisasi seperti PJKIP, program yang telah disusun pemerintah tidak akan berjalan maksimal,” ujar Fadly.
“Semoga PJKIP dapat menjadi tandem penting bagi keterbukaan informasi publik di Kota Padang. Kalau ditanya apakah Kota Padang bisa menjadi Kota Informatif? Bisa. Tapi harus dengan kolaborasi bersama, agar Kota Padang bisa menjadi kota informatif tidak hanya di Sumbar tapi juga di nasional,” tambahnya.
Fadly juga berharap agar masyarakat aktif memberikan kritik dan masukan terhadap program pemerintah. Ia menegaskan, setiap kebijakan yang dijalankan harus mendapat penilaian langsung dari masyarakat.
“Kita ingin setiap usaha yang dilakukan pemerintah mendapatkan penilaian dan tanggapan langsung dari masyarakat. Kritik konstruktif menjadi bagian dari perjalanan menuju pemerintahan yang transparan,” tegasnya.
Acara pelantikan dan diskusi publik PJKIP ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah dan insan pers. Melalui kegiatan ini, diharapkan Kota Padang semakin terbuka terhadap akses informasi publik dan mampu menjadi contoh bagi daerah lain di Indonesia. (rgr)
