MENTAWAI, METRO–Sembilan anggota DPRD Kepulauan Mentawai tidak hadir dalam sidang rangka Hari Jadi Kabupaten (HJK) Kepulauan Mentawau ke-26, Sabtu (4/10) di ruangan sidang DPRD Mentawai. Sementara yang hadir di ruangan sidang sebelas anggota DPRD Mentawai dari sejumlah dua puluh anggota.
Dari pantauan di Aula Gedung DPRD Mentawai, tampak kursi di jajaran belakang kosong karena ketidak hadirinya sembilan oknum anggota DPRD dalam sidang rapat paripurna tersebut.
Kabag Persidangan Sekretariat DPRD Kepulauan Mentawai, Ikrar Jamal kepada awak media, Sabtu (4/9), mengatakan yang tidak kehadiran sembilan anggota DPRD dalam sidang rapat paripurna HJK Mentawai, sekretariat DPRD sudah menyurati seluruh anggota dewan untuk kegiatan sidang pada 4 Oktober.
Sedangkan dari Fraksi Nasem sudah mengajukan ketidak hadirnya dalam sidang DPRD pada tgl 4 Oktober. “Hal ini disebabkan adanya agenda Fraksi Nasdem rapat ke provinsi sementara yang lain belum adanya informasi,” ungkap Kabag Persidangan.
Sidang paripurna HJK dipimpin Ketua DPRD Mentawai, Ibrani Sababalat dari fraksi PDI Perjuangan dan dampingi Bupati Mentawai, Rinto Wardana dan Wakil Bupati, Jakop Saguruk dan Prokopim termasuk tokoh masyarakat Mentawai.
Ikut hadir Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan, dan SDM, Nizam Ul Muluk turut memberikan apresiasi tinggi atas berbagai capaian yang telah ditorehkan kabupaten yang berjuluk Bumi Sikere ini.
Ketua Dewan Pengurus Cabang Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPC-PPWI) Mentawai, Agustinus Zai mengatakan sangat disayangi ketidak hadirnya anggota DPRD Mentawai dalam sidang paripurna hari jadi Kabupaten Kepulaun Mentawai. “Anggota dewan digaji oleh pajak masyarakat, dari tunjangan perumahan dan tranpotasi. Seharusnya lebih peduli terhadap masyarakat di Mentawai dari kepentingan perbadi,” keluh Agustinus Zai.
Selain itu kata Agustinus Zai , apa lagi dengan hari jadi Kabupaten Mentawai ke 26 pada tahun 2025 ini adalah dengan tema “Merdeka dari Ketertinggalan” yang disampaikan oleh bupati mentawai. Seharus angota dewan ikut mensukseskan program pemerintah daerah. “Perlunya pihak lain dan masyarakat untuk mengawasi anggota dprd dalam menjalani tugasnya,” kata Agustinus Zai menyesali kasus ini.(rul)
