PADANG, METRO–Penguatan Adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) menjadi salah satu fokus pembangunan Pemerintah Provisi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) ke depan di bawah kepemimpinan Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur (Wagub) Vasko Ruseimy.
Penguatan ABS-SBK ini tertuang dalam Program Unggulan (Progul) Gerak Cepat Sumbar Harmonis Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasis Agama dan Kearifan Lokal.
Di mana pada poin ketiga progul ini menegaskan penerapan pendidika karakter beruatan agama dan kearifan lokal dari pendidikan dasar hingga sekolah menengah serta penguatan ABS-SBK berbasis nagari/desa.
Untuk mewujudka progul ini, salah satu yang dilakukan Pemprov Sumbar bergerak cepat menyikapi maraknya konten di media sosial (medsos) yang dinilai tidak sejalan dengan nilai agama, adat, serta falsafah ABS-SBK.
Langkah antisipasi ini dibahas dalam rapat yang dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Sumbar, Ahmad Zakri di ruang kerjanya, Selasa (16/9).
Dalam rapat tersebut, seluruh peserta rapat menyepakati pentingnya segera merumuskan Surat Edaran (SE) Gubernur Sumbar yang menekankan dua hal pokok, yakni menjaga kesantunan dalam bertutur dan memperhatikan kesopanan dalam berpakaian.
“Pemprov Sumbar hadir untuk memastikan ruang digital masyarakat tetap sehat, sesuai dengan nilai agama dan budaya kita. Surat edaran gubernur ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi konten kreator lokal dalam berkarya, terutama dari segi kesantunan berbahasa dan kesopanan berpenampilan,” ujar Ahmad Zakri.
Ia menegaskan, kehadiran surat edaran tersebut bukan untuk membatasi kreativitas, melainkan untuk mengarahkan agar ekspresi masyarakat di ruang digital tetap membawa manfaat dan kebaikan bagi lingkungan.
“Pemerintah ingin mendorong kreativitas masyarakat tetap berada dalam bingkai norma dan aturan yang berlaku,” tambahnya.
Senada dengan itu, Kepala Biro Kesra, Al Amin menyampaikan, sebelum rapat digelar, pihaknya telah menghimpun masukan dari berbagai pihak.
Hasilnya, ada dua persoalan yang banyak disoroti masyarakat, di antaranya pilihan kalimat dalam bertutur dan kesopanan dalam berpakaian.
“Sebagian besar masyarakat berharap, konten yang diproduksi kreator lokal itu lebih mencerminkan nilai kearifan lokal yang kita junjung bersama,” jelasnya.
Tampak sejumlah perwakilan OPD hadir dalam rapat tersebut. Diantaranya, perwakilan dari Dinas Sosial, Dinas Kebudayaan, Dinas Kominfotik, Biro Kesra, Biro Hukum, serta Biro Adpim.(fan)
