PARIAMAN, METRO–Pemerintah Kota Pariaman, ikuti Penilaian Kinerja dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terhadap Pelaksanaan 8 aksi konvergensi Stunting yang telah dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota di Tahun 2024, yang dilaksanakan secara zoom meeting, di ruang rapat BAPPEDA Kota Pariaman, kemarin.
Tim Panelis Penilaian Kinerja 8 aksi konvergensi Stunting Provinsi ini, terdiri dari Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) dan Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI) Sumbar.
Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Pariaman Adi Junaidi (Plt. Kepala BAPPEDA Kota Pariaman) menjelaskan Jumlah Penduduk Kota Pariaman sebanyak 104.391 Jiwa (Semester Awal 2025), terdiri dari 55 Desa 16 Kelurahan dan 4 Kecamatan dengan memiliki luas wilayah sekitar 73,36 Km². Dengan Pertumbuhan Ekonomi, 4,51 %, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 80,49 dan Umur Harapan Hidup (UHH) 74,37 di Tahun 2024 kemaren.
“Berdasarkan data tahun 2024, stunting Kota Pariaman mengalami penurunan signifikan. Angka ini sudah berada di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat (24,2%) dan termasuk yang terendah di Sumbar. Capaian ini menunjukkan efektivitas intervensi lintas sektor, serta komitmen kuat dari pemerintah daerah,” ungkapnya.
Selama periode 2021–2024, Adi Junaidi menambahkan bahwa Kota Pariaman berhasil menunjukkan tren penurunan stunting yang konsisten dan signifikan. Angka stunting menurun dari 20.3 % pada 2021, menjadi hanya 15,7 % pada 2024, atau turun 4.6 % poin dalam 4 tahun. Capaian ini lebih baik dibandingkan angka Provinsi yang masih berada di kisaran 23–25 %, serta lebih rendah dari rata-rata Nasional diangka 19.8 %, ucapnya.
“Keberhasilan ini membuktikan komitmen kuat Kota Pariaman dalam percepatan penurunan stunting melalui berbagai program intervensi gizi spesifik dan sensitif, dukungan lintas sektor, serta partisipasi aktif masyarakat. Capaian tersebut, tidak hanya melampaui angka provinsi dan nasional, tetapi juga menegaskan diri sebagai daerah yang berhasil menjaga kualitas pembangunan sumber daya manusia sejak dini,” ulasnya.
Berdasarkan hasil analisa prevalensi stunting di Kota Pariaman dalam kurun waktu tahun 2022 hingga 2024, terlihat bahwa Kecamatan Pariaman Utara dan Kecamatan Pariaman Selatan masih memiliki prevalensi stunting di atas 10 %. Kondisi ini menunjukkan bahwa kedua kecamatan tersebut memiliki beban permasalahan yang relatif lebih tinggi dibandingkan kecamatan lainnya. “Dengan pertimbangan tersebut, Kecamatan Pariaman Utara dan Kecamatan Pariaman Selatan ditetapkan sebagai fokus utama intervensi percepatan penurunan stunting di Kota Pariaman. Upaya yang dilakukan akan diarahkan lebih intensif, terintegrasi, dan berkesinambungan, baik melalui peningkatan cakupan layanan spesifik dan sensitif, optimalisasi peran lintas sektor, serta penguatan dukungan masyarakat di tingkat desa/kelurahan,” tuturnya.
Adi Junaidi juga menyampaikan, fokus intervensi penanganan stunting berdasarkan isu-isu permasalahan yang dihadapi mulai dari Periode 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK), Pemberian ASI Eksklusif dan MP-ASI (Makanan Pendamping ASI), Pelayanan Kesehatan Lengkap untuk Bayi dan Balita, Perbaikan Sanitasi, Air Bersih dan Lingkungan, Ketahanan Pangan dan Gizi di Keluarga, Perubahan Perilaku dan Edukasi Gizi, Pendampingan Keluarga dan Manajemen Kasus dan Penguatan Data, Monitoring & Evaluasi
“Dalam upaya percepatan penurunan stunting, Pemerintah Kota Pariaman telah menetapkan serangkaian program prioritas yang menyentuh langsung kelompok sasaran serta faktor determinan stunting di tingkat keluarga dan masyarakat. Beberapa langkah strategis yang menjadi fokus utama antara lain : Optimalisasi Posyandu, Penguatan Kader, Ketersediaan Pangan Bergizi, Penguatan Giz, Perbaikan Sanitasi dan Sosial Suppports,” terangnya.
Kota Pariaman mempunyai inovasi daerah dalam mendukung penurunan stunting Tahun 2024 antara lain SINIMIL SANTIANG (Siap Nikah Dan Hamil Segera Cegah Stunting) sebuah inovasi agar Catin, CaPUS, Ibu Hamil, Ibu Menyusui, Ibu yang memiliki balita 0-59 bulan, mendapatkan pendampingan mulai dari status kesehatan, status administrasi kependudukan, lingkuingan tempat tinggal (jamban dan air bersih), serta jaminan social berupa bantuan sosial (PKH). “Selama tahun 2024, telah terdampingi sebanyak 40 sasaran oleh TPK (Tim Pendamping Keluarga), yang diangkat kasusnya pada saat pelaksanaan Minilokakarya tingkat kecamatan,” ungkapnya. (efa)
