AIA PACAH, METRO–Ketua Komisi II DPRD Kota Padang, Rachmad Wijaya, meminta Wali Kota Padang, Fadly Amran, untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya masih berada di bawah 60% hingga akhir triwulan ketiga tahun anggaran 2025.
Permintaan tersebut disampaikan menyusul laporan realisasi PAD per 30 September 2025 yang menunjukkan masih banyak OPD belum mencapai target secara optimal.
Berdasarkan data resmi yang diterima DPRD, dari total target PAD Kota Padang tahun 2025 sebesar Rp897,69 miliar, realisasi hingga akhir September baru mencapai Rp690,49 miliar atau sekitar 76,92%. Meski secara keseluruhan tergolong tinggi, DPRD menilai sejumlah OPD belum menunjukkan kinerja maksimal karena capaian PAD mereka masih di bawah 60%.
Beberapa OPD dengan capaian PAD terendah (per 30 September 2025), diantaranya, Dinas Perhubungan (55,6 persen), Dinas Perdagangan (49,19%), Dinas Pertanian (48,23%), Dinas Lingkungan Hidup (47,93%) dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (30,95%)
Menanggapi hal tersebut, Rachmad Wijaya menilai rendahnya realisasi PAD mencerminkan lemahnya perencanaan dan pelaksanaan strategi dalam menggali potensi pendapatan daerah.
“Masih adanya OPD dengan capaian di bawah 60%, bahkan hanya 30%, menunjukkan masalah serius dalam kinerja. Kami mendesak Wali Kota untuk mengevaluasi kepala OPD dan jajarannya agar bekerja lebih inovatif dan strategis, bukan sekadar rutinitas,” tegas Rachmad, Selasa (1/10).
Ia menambahkan, PAD merupakan tulang punggung pembiayaan pembangunan daerah, sehingga capaian yang rendah berpotensi mengganggu pelaksanaan program prioritas dan layanan publik.
“Waktu tinggal tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir. Kepala OPD harus bergerak cepat, susun strategi, dan lakukan evaluasi internal. Jangan sampai keterlambatan mengejar PAD berdampak pada pembangunan kota,” ujarnya.
Selain evaluasi kinerja, Rachmad juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mengoptimalkan PAD. Menurutnya, banyak potensi penerimaan belum tergarap maksimal karena minimnya inovasi dan lemahnya koordinasi antar-OPD.
“Kami di DPRD akan terus mengawal dan mendorong peningkatan PAD. Namun, perbaikan harus dimulai dari internal OPD itu sendiri,” tutupnya.
Sementara itu, DPRD juga mencatat sejumlah OPD yang justru telah melampaui target, di antaranya: Dinas Pariwisata (115,67%) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 105,42%.
Keberhasilan ini diharapkan bisa menjadi contoh dan motivasi bagi OPD lain untuk lebih kreatif dan proaktif dalam menggali potensi PAD di sektor masing-masing. (*)
OPD dengan Capaian PAD Terendah
(Per 30 September 2025):
1. Dinas Perhubungan
Target: Rp3.393.787.000
Realisasi: Rp1.886.858.000 (55,60%)
Sisa target: Rp1.506.929.000
2. Dinas Perdagangan
Target: Rp10.100.000.000
Realisasi: Rp4.968.194.706 (49,19%)
Sisa target: Rp5.131.805.294
3. Dinas Pertanian
Target: Rp1.033.275.000
Realisasi: Rp498.370.400 (48,23%)
Sisa target: Rp534.904.600
4. Dinas Lingkungan Hidup
Target: Rp45.305.600.000
Realisasi: Rp21.713.631.138 (47,93%)
Sisa target: Rp23.591.968.862
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)
Target: Rp11.500.000.000
Realisasi: Rp3.559.429.596 (30,95%)
Sisa target: Rp7.940.570.404
