JAKARTA, METRO–Kementerian Transimgrasi (Kementrans) secara resmi menggandeng Kementerian Perindustrian guna melahirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan transmigrasi yang tersebar di banyak daerah di tanah air.
Hal ini sebagaimana telah dilakukannya penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaeman bersama dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dengan disaksikan Menko bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono di Jakarta, Jumat (26/9).
Iftitah membeberkan bahwa penandatanganan kerjasama dengan Kementerian Perindustrian adalah bagian dari program trans-gotong royong. Dalam hal ini, pihaknya membutuhkan mitra industri karena telah memiliki tiga keunggulan penting, mulai dari modal, teknologi, dan posisi sebagai objek.
“Sementara kekuatan transmigrasi adalah lahan dan manusia sebagai tenaga kerja. Dua hal yang sangat dibutuhkan oleh industri. Inilah titik temu kita, transmigrasi dan industri kita kawinkan untuk melahirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” kata Iftitah dalam sambutannya.
Lebih lanjut, Iftitah juga menyampaikan bahwa penandatanganan kerjasama ini sengaja disaksikan oleh Menko AHY agar pembangunan kawasan industri di wilayah transmigrasi mendapat dukungan penuh infrastruktur, baik jalan, listrik, pelabuhan, dan konektivitas lainnya.
“Kami ingin memastikan setiap kawasan transmigrasi bukan hanya layak huni, tetapi juga layak tumbuh dan layak untung, serta menjadi motor ekonomi baru Indonesia,” jelasnya.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengungkapkan dalam waktu dekat diharapkan kesepahaman yang telah dilakukan ini bisa direalisasikan dalam bentuk roadmap. Itu dilakukan agar nota kesepahaman yang telah dilakukan antara Kemenperin dan Kementrans tak sekadar hanya di awang-awang saja.
“Dalam waktu dekat seharusnya. Kalau saya boleh usulkan Pak Transmigrasi, kita bisa buat roadmap, karena kalau kita bicara soal roadmap itu artinya ada timeline yang terlibat. Kalau MoU masih ada di awang-awang,” ungkap Menperin.
“Selain itu, ke depan pemerintah perlu melibatkan secara aktif Himpunan Kawasan Industri (HKI) dalam rangka kita sama-sama menyiapkan konsep besarnya dan juga konsep yang workable yang bisa kita implementasikan,” pungkasnya. (jpg)
