21 SMP di Padangpariaman masih UNKP, Sekolah Kekurangan Sarana Laksanakan UNBK

PDG.PARIAMAN, METRO – Sebanyak 1.811 siswa dari 7.536 siswa SMP dan MTs di Kabupaten Padangpariaman masih melaksanakan ujian nasional berbasis kertas dan pensil (UNKP).
Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padangpariaman, Yunendi Eka Suprianto, Selasa (23/4) menyampaikan, penyebab adanya UNKP karena masih ada sekolah yang kekurangan sarana untuk melaksanakan ujian nasional berbasis komputer (UNBK).
Ia mengatakan ada sebanyak 39 SMP dari 60 sekolah SMP yang melaksanakan UNBK dengan jumlah peserta 4.616. Sementara 21 sekolah dengan jumlah peserta 1.290 masih melaksanakan UNKP di Padangpariaman.
“Kemudian, dari 39 SMP tersebut hanya 13 sekolah yang melaksanakan UNBK secara mandiri. Sedangkan 26 sekolah bergabung ke SMA yang bisa melaksanakan UNBK,” ujar Eka.
Sementara itu terangnya, untuk MTs di Padangpariaman yang mengikuti UNBK sebanyak 16 sekolah dari 28 sekolah yang ada. Jumlah siswa yang mengikuti UNBK sebanyak 1.109. Sedangkan 12 sekolah dengan jumlah siswa 521 orang masih melaksanakan UNKP .
“16 MTs yang melaksanakan UNBK tersebut hanya tiga sekolah yang melaksanakan ujian secara mandiri sedangkan sisanya menumpang ke SMA,” ujarnya.
Eka menjelaskan, penyebab tidak bisa melaksanakan UNBK tersebut karena kekurangan anggaran untuk melengkapi sarana ujian berbasis komputer.
“Siswa sekolahnya sedikit sedangkan biaya untuk pelaksanaan UNBK besar,” jelas Eka.
Ia menambahkan, selain kekurangan anggaran, pelaksanaan UNBK di daerah juga terkendala jaringan internet yang masih kurang memadai. Meskipun baru 39 SMP dan 16 MTs yang baru melaksanakan UNBK pada tahun 2019, namun jumlah tersebut meningkat dari tahun lalu.
“Pada tahun lalu, ada 21 SMP sederajat yang melaksanakan UNBK di Padangpariaman yang mana tiga dari sekolah tersebut melaksanakan secara mandiri. Kami terus berupaya agar seluruh sekolah dapat melakanakan UNBK,” harapnya.
Ia menyampaikan, tahun lalu pihaknya mengganggarkan dana APBD Rp1,7 miliar untuk pendidikan, sedangkan tahun ini meningkat menjadi Rp2,1 miliar. “Secara bertahap pemerintah daerah sudah melakukan perubahan, meskipun belum secara keseluruhan,” tutupnya. (z)