JAKARTA, METRO–Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026 menyepakati bahwa pendapatan rata-rata warga negara menjadi Rp 7,6 juta per bulan pada tahun depan.
Hal ini sejalan dengan penetapan Gross National Income (GNI) per kapita sebesar USD 5.520 (asumsi kurs Rp 16.692 per dollar AS) atau setara Rp 92,1 juta per tahun atau Rp 7,6 juta per bulan.
“GNI per kapita USD 5.520,” kata Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Rabu (24/9).
Dalam sambutannya, Said juga menyebutkan bahwa APBN 2026 disepakati menjadi perangkat negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk itu, Banggar DPR bersama pemerintah sepakat menetapkan sejumlah target indikator kesejahteraan yang salah satunya adalah GNI.
Pihaknya memastikan, indikator tersebut ditetapkan sebagai ukuran kinerja bagi sukses tidaknya perlaksanaan pembangunan manusia. Tak hanya GNI per kapita, Banggar DPR RI dan pemerintah dalam APBN 2026 juga menetapkan tingkat pengangguran terbuka 4.44 sampai 4.96.
Kemudian, tingkat kemiskinan 6.5 sampai 7.5; Tingkat kemiskinan ekstrim 0 sampai 0.5; Indeks gini 0.377 sampai 0.380. Selanjutnya, indeks modal manusia 0.57; Indeks kesejahteraan petani 0.7731 dan penciptaan lapangan kerja formal 37.95. “Penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) 37.14; Indeks kualitas lingkungan hidup 76.67,” jelasnya.
Tak hanya itu, melalui APBN 2026, Badan Anggaran bersama pemerintah menyepakati penambahan tiga indikator kesejahteraan. Antara lain indeks kesejahteraan petani yang merupakan penyempurnaan dari instrumen nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan.
“Penciptaan lapangan kerja formal sebagai indikator mengukur proporsi angkatan kerja dengan yang bekerja secara berkualitas. Dan, GNI per kapita sebagai indikator pendapatan rata-rata warga. Keseluruhan indikator kesejahteraan diatas kita gunakan untuk melihat seberapa besar dampak kegiatan pembangunan,” bebernya.
Lebih lanjut, Said menyampaikan setidaknya ada tiga keseimbangan penting dari keseluruhan indikator pembangunan di atas. Mulai dari program yang dijalankan pemerintah bisa menurunkan kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan sosial.
“Kedua, agenda pembangunan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai penyangga utama kekuatan bangsa, agar semakin sehat dan terdidik. Ketiga, kegiatan pembangunan harus berwawasan jangka panjang karena itu terjaganya kelestarian alam menjadi faktor fundamental sebab krisis isklim telah menyebabkan krisis pangan dan energi semakin nyata serta bencana katastrofik yang semakin intensif,” pungkasnya. (jpg)
