JAKARTA, METRO–Politikus PDI Perjuangan, Guntur Romli, merespons tudingan yang menyasar partai berlambang banteng moncong putih. Pasalnya, dalam sebuah pemberitaan menyebutkan ada peran PDIP dibalik kerusuhanan demonstrasi akhir Agustus 2025.
Guntur turut mengunggah sebuah pemberitaan ke dalam media sosial, yang menyebut peran PDIP dalam kerusuhan demonstrasi. Pemberitaan itu juga menyinggung soal nasib koalisi PDIP-Gerindra, setelah Presiden Prabowo Subianto mencopot Budi Gunawan dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam).
“Kalau berita ini benar, maka Presiden menerima informasi yang menyesatkan. Buat apa PDI Perjuangan ikutan rusuh?” kata Guntur dalam unggahan pada akun media sosial Instagram, Jumat (19/9).
Guntur menekankan, kekuatan politik PDI Perjuangan saat ini berada di DPR. Ia menilai tidak masuk akal jika partainya justru mendukung aksi demonstrasi yang menuntut pembubaran lembaga legislatif tersebut, apalagi sampai memicu kerusuhan.
“Bertugas di DPR adalah kekuatan politik PDI Perjuangan saat ini, buat apa demo-demo dengan tuntutan bubarin DPR apalagi sampai rusuh?” tegasnya.
Guntur juga menyinggung isu yang menyeret nama Kepala BIN Budi Gunawan. Ia menegaskan Budi Gunawan bukan kader PDIP dan posisinya di kabinet, murni hak prerogatif Presiden.
“Bapak Budi Gunawan bukan kader PDI Perjuangan, beliau dipilih karena prerogatif Presiden dan di-reshuffle juga karena prerogatif Presiden,” jelasnya.
Ia turut meluruskan kabar soal kehadiran politisi PDIP Adian Napitupulu di RSCM. Menurutnya, kedatangan Adian bukan untuk memprovokasi, melainkan melayat almarhum Affan Kurniawan sekaligus memberikan solidaritas pada komunitas ojek online (ojol).
“Kedatangan Adian Napitupulu ke RSCM untuk melayat Affan karena ada info pengurusan jenazah dipersulit, juga bela-rasa Adian dengan kawan-kawan Ojol yang selama ini sama-sama bergerak menuntut pemotongan biaya Aplikator dari 20 persen menjadi 10 persen,” paparnya.
Guntur menambahkan, hubungan PDIP dengan pemerintah tetap dijaga dengan baik, meski PDIP berada di luar pemerintahan. Ia mencontohkan pemberian amnesti oleh Presiden Prabowo kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang disambut dengan ucapan terima kasih.
“Sekjen PDI Perjuangan memperoleh amnesti dari Presiden Prabowo, meski posisi PDI Perjuangan tetap berada di luar Pemerintahan tapi Sekjen mengucapkan terima kasih pada Presiden,” ujarnya.
Ia juga menekankan sikap kenegarawanan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang hadir dalam konferensi pers bersama Presiden Prabowo dan para ketua umum parpol pada 31 Agustus lalu.
“Kehadiran Ibu Megawati pada konferensi pers bersama Presiden Prabowo dan ketua-ketua umum parpol baik di dalam maupun di luar Pemerintahan merupakan bentuk dukungan pada Presiden untuk mengendalikan situasi,” ungkapnya.
Karena itu, Guntur menilai tuduhan PDIP ada dibalik kerusuhan demonstrasi hanyalah fitnah yang tak berdasar. Ia menegaskan, keputusan itu merupakan hasil Rakernas 2024 dan Kongres 2025 untuk menjaga demokrasi, serta setia bersama rakyat.
“Maka, tuduhan PDI Perjuangan terlibat dengan kerusuhan merupakan informasi sesat dan upaya untuk mencari kambing hitam, karena pola kerusuhan yang terorganisir dan terlatih justru memantik dugaan kuat adanya pertarungan elit-elit yang memegang kekuasaan dan komando,” pungkasnya. (jpg)
