BUKITTINGGI, METRO–Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bukittinggi menggelar simulasi penanganan pelanggaran Pemilu di Kantor Bawaslu Bukittinggi, Kamis (18/9). Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesiapan personel menghadapi tahapan penyelenggaraan Pemilu mendatang.
Simulasi diikuti sekitar 20 personel Bawaslu Bukittinggi dan diawasi langsung oleh Bawaslu Sumbar, serta melibatkan unsur kepolisian, TNI, dan awak media.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data, dan Informasi Bawaslu Sumbar, Vifner, menekankan pentingnya penguasaan teknis bagi setiap pengawas. “Publik harus dilayani dengan baik. Masyarakat yang datang melapor berhak difasilitasi, dan itu menjadi tanggung jawab seluruh pengawas,” ujarnya.
Menurutnya, simulasi penting untuk membiasakan petugas dari berbagai latar belakang agar fasih menangani laporan. “Kalau tidak dilatih berulang, dikhawatirkan saat tahapan Pemilu berlangsung, petugas tidak maksimal dalam bekerja,” tambahnya.
Vifner juga mengingatkan bahwa laporan pelanggaran Pemilu memiliki batas waktu tujuh hari sejak kejadian diketahui. “Kalau melewati batas itu, laporan tidak bisa diterima. Karena secara formal dan material syarat waktunya tidak terpenuhi,” jelasnya.
Komisioner Bawaslu Bukittinggi, Ridwan Afandi, menyebut simulasi ini menekankan alur lengkap penanganan pelanggaran. “Mulai dari penerimaan laporan, registrasi, kajian, hingga penetapan hasil keputusan. Harapannya, personel benar-benar fasih saat bertugas di lapangan,” katanya.
Dalam beberapa Pemilu sebelumnya, Bawaslu di sejumlah daerah, termasuk Bukittinggi, menghadapi lonjakan laporan masyarakat yang membuat beban kerja meningkat. Melalui simulasi ini, Bawaslu berharap pengawas lebih siap, profesional, dan sigap melayani publik. (pry)
