Forum TKBM se-Sumatera Bertekad Bawa Kasus ke Tingkat Nasional, Basri Abas: Ada Pembegalan Hukum di Telukbayur

PADANG, METRO–Ketenangan aktivitas bongkar muat di Pelabuhan Telukbayur yang sempat tenang, kini terusik lagi. Pasca-Kepala Kantor Kesyah-bandaran dan Otoritas Pelabuhan  Kelas II Teluk Bayur Chaerul Awaluddin mencabut rekomendasi pada  Jumat (29/8) lalu, kini justru dikeluarkan lagi surat untuk memperbolehkan tiga koperasi beroperasi di areal Pelabuhan Te­lukbayur.

Berpedoman pada pi­hak Dinas Koperasi UMK Kota Padang dengan ala­san penilaian, KSOP Kelas II Telukbayur ternyata me­nerbitkan lagi surat yang membuat keresahan.

Menyikapi timbulnya keresahan itu Ketua Forum Koperasi TKBM se-Su­ma­tera Agoes Budianto ber­sama Kepala Bidang Hu­kum Induk Koperasi Indonesia  Basri Abas sangat  menyayangkan kejadian ini sehingga  menimbukan kegaduhan.

Kepada POSMETRO Ke­­tua Forum Koperasi TKBM se-Sumatera Agoes Bu­dianto mengaku sangat menyesalkan kejadian itu.

“Apalagi yang dibuat pihak KSOP Kelas II Teluk­bayur itu adalah melang­gar aturan hukum yang berlaku. Jelas jelas kasus  dua koperasi yang berope­rasi di Pelabuhan Telukba­yur  sudah incraht memiliki ketetapan hukum tetap, kok masih ada lagi surat  diter­bitkan untuk mem­perbo­lehkan tiga koperasi bero­perasi di areal pelabuhan Telukbayur?,”  keluhnya.

Kata Agoes Budianto, dirinya mengamati ada pembegalan hukum yang terjadi di Pelabuhan Te­lukbayur. Dan ini harus dilawan. Pihaknya dari Forum Koperasi TKBM se Sumatera akan memper­tanyakan langsung kepada yang bersangkutan.

“Ini jelas membuat ga­duh. Menyikapinya kami membuat surat kepada pihak KSOP Kelas II Teluk­bayur untuk mencabut kem­­bali surat itu. Dan ingat kasus ini akan kami bawa ke tingkat nasisonal. Perkara hukum sudah incraht me­nyatakan hanya Koperbam  berhak beraktivitas di pela­buhan Telukbayur. Artinya hanya ada satu koperasi yang beroperasi di Pela­buhan Telukbayur  yakni Koperbam. Dua koperasi saja sudah dipatahkan oleh MA RI, kok ditambah tiga koperasi. Ini sangat konyol sekali,” tandasnya.

Sementara Kepala Bi­dang Hukum Induk Kope­rasi (Inkop) Indonesia Basri Abas mengaku akan mem­persoalkan kasus ini ke tingkat lebih tinggi.

“Kami menduga kuat ada permainan oknum-oknum di situ,” ujar Basri Abas.

Untuk itu kata Basri Abas, pihaknya membuat surat  yang ditanda tangani oleh seluruh perwakilan TKBM se Sumatera untuk mencabut surat terbitan dibolehkan tiga koperasi beraktivitas yakni  Koper­bam, Kopermar dan Kante­ka yang ditujukan kepada KSOP Kelas II Telukbayur.