JAKARTA, METRO–Pemerintah akan mengoptimalkan penggunaan anggaran negara demi mendorong percepatan pembangunan nasional. Termasuk saldo anggaran lebih (SAL) yang mengendap.
Sehingga memastikan seluruh dana yang dimiliki negara dapat digunakan secara efektif hingga akhir tahun.
“Semaksimal mungkin, saya inginkan nanti di akhir tahun semua uang yang kita punya bisa dipakai secara efektif. Jadi nggak akan ada sisa uang yang berlebihan seperti dulu lagi. Uang dipakai untuk pembangunan,” kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Minggu (14/9).
Alokasi anggaran, lanjut dia, akan bersifat fleksibel. Dengan skema pergeseran pos sesuai dengan kesiapan program.
Anggaran yang tidak terserap akan dipindahkan ke sektor-sektor yang dinilai lebih siap dan berdampak besar bagi ekonomi.
Purbaya mengungkapkan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Kementerian Koordinator bidang Perekonomian dan Kementerian Investasi akan membentuk tim akselerasi program pembangunan. Supaya semua programnya bisa berjalan dengan baik.
Menurut dia, langkah ini bukan kejutan jangka pendek yang dampaknya kecil. Tapi, justru akan memberikan kejutan jangka panjang yang berdampak terhadap perekonomian. Termasuk, mengevaluasi dan melancarkan program yang selama ini yang macet.
Begitu pula, dana-dana pemerintah yang menganggur akan dioptimalkan untuk pembangunan.
Sebab, tahun lalu, masih ada dana sisa anggaran yang cukup banyak. Sehingga tak perlu ada kekhawatiran soal ketersediaan dana.
“Jadi tidak usah takut pemerintah tidak punya uang untuk membangun. Kalau semua program ini jalan, saya yakin target-targetnya akan tercapai dan pertumbuhan ekonomi akan setinggi yang kita prediksi sebelumnya. Saya optimis sekali,” tegas mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu.
Janjikan Ekonomi Berubah dalam Dua Bulan
Yang jelas, Purbaya berkomitmen untuk membalikkan arah ekonomi dulu. Dengan begitu, semua sektor akan bergerak.
Dengan begitu, dalam kurun waktu sekitar dua bulan dari sekarang, gambarannya akan berbeda. “Akan melihat kondisi ekonomi yang berbeda dari sekarang,” jelasnya.
Sebanyak Rp 200 triliun dana pemerintah juga telah dimasukkan ke dalam sistem perbankan nasional, khususnya bank-bank Himbara.
Yaitu, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).
Langkah ini diambil untuk mendukung likuiditas dan mendorong aktivitas ekonomi. Mengingat, biasanya uang pemerintah hanya ditempatkan di Bank Indonesia (BI).
“Ini sudah diputuskan dan disalurkan. Kita kirim ke lima bank. Mandiri, BRI, BTN, BNI, BSI,” imbuh Purbaya.
Dia menjelaskan, jika uang tersebut terus ditaruh di bank sentral, perbankan tidak bisa mengakses. Saat ini, Kemenkeu memindahkan sebagian uang itu ke sistem perbankan.
Supaya kalau pemerintah tidak bisa belanja, perbankan bisa akses dan ekonominya bisa terus jalan.
“Jadi tidak harus ada tenor. Setiap waktu bisa kami geser. Karena on call. Kami akan manage dengan baik supaya nggak ada kejutan di sistem perbankan kita,” bebernya.
BSI menerima pendanaan lebih kecil dibanding bank Himbara lainnya karena pertimbangan size bank. Meski demikian, hanya bank hasil merger tiga entitas syariah pelat merah itu yang memiliki akses ke para nasabah di wilayah Aceh.
“Jenapa BSI ikut? karena dia satu-satunya bank yang punya akses ke Aceh. Supaya dananya juga bisa dimanfaatkan di Aceh sana,” ucapnya. (jpg)
