PEMERINTAH pusat memastikan dukungannya untuk membangun kembali Pasar Blok Barat Pusat Pertokoan Kota Payakumbuh yang terbakar pada 26 Agustus 2025 lalu. Pembangunan tersebut akan dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2026.
Komitmen itu ditegaskan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto melalui Anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, yang meninjau lokasi kebakaran bersama Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, pada Senin 8 September 2025.
“Alhamdulillah, Bapak Presiden Prabowo berkomitmen membangun kembali Pasar Payakumbuh. Hari ini kami hadir untuk membantu mempercepat seluruh proses yang diperlukan,” kata Andre.
Andre yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini menjelaskan, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) siap melakukan pembangunan. Satker Pelaksana Strategis Kementerian PU akan segera berkoordinasi dengan Pemko Payakumbuh untuk memfinalisasi desain rencana pembangunan pasar.
“Rapat awal dengan Sekjen Kementerian PU dan Dirjen Prasarana Strategis sudah dilakukan. Artinya, tinggal kita memastikan semua persyaratan administrasi terpenuhi agar pembangunannya bisa segera berjalan,” ujarnya.
Namun, Andre menekankan bahwa langkah awal yang harus segera diselesaikan adalah penyelesaian sertifikasi lahan yang masih berstatus tanah ulayat. “Karena pasar ini masih berstatus tanah ulayat, maka harus disertifikasi terlebih dahulu menjadi milik Pemko Payakumbuh. Kami akan bekerja sama dengan Ibu Rezka untuk mempercepat proses ini,” jelasnya.
Andre juga menegaskan bahwa dirinya akan mengawal langsung proses tersebut hingga pembangunan benar-benar dimulai pada 2026. “Ini adalah janji Bapak Presiden untuk masyarakat Payakumbuh. Saya sebagai wakil rakyat dari Sumbar akan memastikan janji ini benar-benar diwujudkan, karena Pasar Blok Barat adalah nadi ekonomi yang harus segera dipulihkan,” ujarnya.
Sebagai bentuk kepeduliannya, Andre turut memberikan bantuan senilai Rp50 juta untuk pedagang yang terdampak kebakaran.
Staf Khusus Menteri ATR/BPN, Rezka Oktoberia, menjelaskan bahwa sertifikasi lahan merupakan prasyarat utama agar pemerintah pusat dapat mengalokasikan anggaran pembangunan.
“Tahap pertama, kami akan bertemu dengan masyarakat hukum adat untuk membicarakan penyelesaian lahan. Setelah itu, proses administrasi sertifikasi akan dilakukan sesuai aturan yang berlaku di Kementerian ATR/BPN,” kata Rezka.
