JAKARTA, METRO–Kementerian Haji dan Umrah Resmi terbentuk. Presiden Prabowo Subianto melantik Mochammad Irfan Yusuf sebagai Menterinya. Dia didampingi Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai wakilnya.
Publik menyambut positif pembentukan Kementerian Haji dan Umrah tersebut. Diantaranya disampaikan Ketua Komnas Haji Mustolih Siradj mengucapkan selamat atas pelantikan Irfan dan Dahnil. “Ahlan wa sahlan. Selamat datang,” katanya (8/9).
Mustolih mengatakan pembentukan Kementerian Haji dan Umrah lahir di tengah pengusutan kasus korupsi kuota haji musim 2024. Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah harus bisa dimaknai sebagai upaya Prabowo memberikan pelayanan haji yang semakin lebih baik.
“Kementerian Haji dan Umrah harus menjadikan integritas dan akuntabilitas sebagai nilai-nilai utamanya,” katanya.
Selanjutnya Mustolih mengatakan Kementerian Haji dan Umrah harus berlari kencang. Pasalnya rangkaian haji 2026 sudah berjalan. “Karena memang penyelenggaran haji ini berkejaran dengan waktu,” katanya.
Menurut Mustolih, pemerintah Saudi sudah menetapkan timeline atau tahapan-tahapan penyelenggaran haji 2026. Bahkan beberapa tahapan haji dimajukan. Misalnya kontrak awal layanan masyair sudah berjalan akhir Agustus lalu. “Tahapan-tahapan lain juga mesti harus menjadi perhatian dari kementerian baru ini,” jelasnya.
Tugas lain yang harus dikebut di Kementerian Haji dan Umrah adalah soal struktur kelembagaan. Selama ini layanan haji berada di bawah Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag. Strukturnya sampai di tingkat Kantor Kemenag kabupaten dan kota.
Setelah adanya Kementerian Haji dan Umrah, layanan haji sampai level daerah itu harus bergeser dari Kemenag. Perubahan kelembagaan ini jangan sampai mengganggu layanan kepada masyarakat. (jpg)
