BALI , METRO–Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah menilai kearifan lokal bisa menjadi pilar utama membangun ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan di Indonesia, khususnya pada daerah sekitar kawasan hutan.
Menurutnya, kebijakan nasional melalui Program Perhutanan Sosial, telah membuka peluang besar bagi masyarakat sekitar kawasan hutan untuk mengelola hutan secara ekologis lestari, ekonomis produktif, dan sosial inklusif.
Mahyeldi mengatakan, Program Perhutanan Sosial ini bahkan menjadi salah satu Program Unggulan (Progul) Pemprov Sumbar di bawah kepemimpinanya bersama Wakil Gubernur (Wagub) Vasko Ruseimy.
Di mana melalui Progul Gerak Cepat Sumbar Sejahtera, Perhutanan Sosial masuk pada point kedua, yakni pendayagunaan perhutanan sosial untuk kesejahteraan rakyat.
Mahyeldi mengungkapkan, berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar, hingga saat ini Sumbar telah memiliki 259 Unit Perhutanan Sosial dengan luas 340 ribu hektar dan menjangkau 206 ribu Kepala Keluarga (KK), atau bermanfaat untuk hampir sekitar 850 ribu penduduk.
Perluasan akses kelola legal oleh masyarakat tersebut juga mampu menahan ekspansi perambahan dan menambah tutupan hutan. Di mana tutupan hutan di Sumbar meningkat dari 1.737.964 hektar pada tahun 2022 menjadi 1.741.848 hektar pada tahun 2023.
Dampaknya, berdasarkan hasil survey pendapatan petani hutan yang dilakukan Pemprov Sumbar dan telah mendapatkan rekomendasi dari BPS, Kelompok Perhutanan Sosial dapat meningkat pendapatannya.
Pada tahun 2021 Pendapatan Petani Hutan sekitar Rp1,7 juta dan tahun 2021 meningkat menjadi Rp2,7 juta. Hal ini akan terus diupayakan sehingga nantinya diharapkan Pendapatan Petani Hutan Sumbar mampu berada di atas Upah Minimum Provinsi (UMP).
“Kami di Sumbar, sejak beberapa tahun lalu telah memanfaatkan program itu. Hasilnya cukup efektif, ekonomi masyarakat bertumbuh dan kelestarian lingkungan pun ikut terjaga,”ungkap Mahyeldi saat menjadi pembicara pada Pekan Iklim Bali 2025 yang digelar secara kolaboratif Pemprov Bali dan Koalisi Bali Emisi Nol Bersih di Denpasar, Senin (25/8).
Mahyeldi menerangkan untuk mensukseskan Program Perhutanan Sosial, Pemprov Sumbar menjadikan Pemerintahan Nagari (Desa) sebagai pusat pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dan UMKM berbasis sumber daya lokal.
Keberhasilan itu menurutnya, juga didukung kearifan lokal masyarakat Sumbar yang memandang hutan bukan sekadar sumber ekonomi, tetapi juga warisan sosial, budaya dan spiritual yang harus dijaga.
“Pengelolaan dan pengembangan sumber daya hutan di Sumbar, juga telah dipayungi dengan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perhutanan Sosial. Sehingga ada jaminan keamanan bagi kelompok masyarakat yang mengelola secara hukum,” jelas Mahyeldi.
Kendati demikian, Mahyeldi tidak menampik pihaknya masih menghadapi sejumlah tantangan dalam mengintegrasikan kearifan lokal dengan kebijakan modern untuk mencapai ekonomi berkelanjutan.
Di antaranya, membangun kolaborasi dengan swasta dalam rangka pembangunan ekonomi hijau. Di mana diharapkan swasta berperan besar menjadi mitra yang sejajar dengan Kelompok Perhutanan Sosial, baik dalam pembinaan, pengembangan produk dan pemasaran.
“Ada dua inovasi yang saat ini tengah dimatangkan pihaknya untuk merespon tantangan tersebut, yakni pembentukan nagari hub dan pengembangan koperasi hijau dan kelompok usaha perhutanan sosial enterprise. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa tuntas,” ungkap Mahyeldi.
Diketahui, dalam forum nasional yang mengangkat tema “Harmoni Alam, Manusia, dan Budaya untuk Ekonomi Berbasis Lingkungan” tersebut, Gubernur Mahyeldi tidak menjadi pembicara tunggal, Gubernur Bali, Wayan Koster juga hadir sebagai pembicara. Mereka didaulat menjadi narasumber karena dinilai sama-sama berhasil mengkolaborasikan kearifan lokal dan potensi ekonomi daerah.(fan)
