Bukittinggi – Dalam momentum Hari Pelanggan Nasional 2025, PT PLN (Persero) menegaskan komitmennya menghadirkan pelayanan terbaik bagi masyarakat dengan terus memperkuat legalitas dan kepastian hukum atas aset negara yang dikelolanya. Wujud nyata komitmen tersebut ditandai dengan penerimaan dua sertipikat hak atas tanah dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bengkulu dan Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko.
Penyerahan berlangsung di Bukittinggi, dihadiri Kepala Kanwil BPN Provinsi Bengkulu, Indera Imanuddin, SH, MH, serta Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Mukomuko, Harmen Syafei, SH, M.Si. Sertipikat diserahkan kepada Manager PLN UPP Sumbagteng 2, Iwan Arif Setiyawan, dengan disaksikan jajaran pejabat kedua instansi.
Sinergi PLN dan BPN ini tidak hanya sebatas urusan administratif, melainkan langkah strategis untuk memastikan pembangunan infrastruktur kelistrikan berjalan lancar, aman, dan berkelanjutan. Dengan legalitas yang kuat, PLN memiliki landasan hukum kokoh dalam mengelola aset negara, sehingga mampu menghindari potensi sengketa dan mempercepat pembangunan gardu induk, jaringan transmisi, serta infrastruktur listrik lainnya yang menjadi penopang keandalan pasokan listrik bagi pelanggan.
Kepala Kanwil BPN Bengkulu, Indera Imanuddin, menegaskan pentingnya percepatan sertifikasi aset milik negara, terutama yang dikelola BUMN strategis seperti PLN.
“Legalitas aset menjadi kunci dalam memperlancar pembangunan infrastruktur kelistrikan. Dengan kepastian hukum, PLN dapat memberikan layanan yang lebih andal dan merata kepada masyarakat,” ujarnya.
Manager PLN UPP Sumbagteng 2, Iwan Arif Setiyawan, menyampaikan apresiasi tinggi atas dukungan BPN.
“Momentum Hari Pelanggan Nasional ini menjadi pengingat bagi kami bahwa setiap langkah PLN bermuara pada kepuasan pelanggan. Penyerahan sertipikat tanah ini bukti nyata sinergi PLN dan BPN dalam menjaga aset negara demi menghadirkan listrik yang andal, efisien, dan berkelanjutan bagi masyarakat,” tegasnya.
General Manager PLN UIP Sumbagteng, Hendro Prasetyawan, dalam konfirmasi terpisah menegaskan bahwa pengamanan aset merupakan bagian integral dari strategi besar PLN dalam mewujudkan transisi energi dan meningkatkan pelayanan kepada pelanggan.
“Legalitas aset adalah fondasi penting bagi PLN dalam memastikan pembangunan berjalan tanpa hambatan. Dengan kepastian hukum yang kuat, seluruh proyek ketenagalistrikan dapat dipercepat, sehingga pada akhirnya berdampak langsung pada peningkatan keandalan pasokan listrik dan kualitas layanan bagi pelanggan,” ujarnya.
Menurut Hendro, kepastian hukum atas aset juga menjadi bentuk akuntabilitas PLN dalam mengelola aset negara. “Ini bukan hanya soal memperlancar pembangunan infrastruktur, tetapi juga soal menjaga kepercayaan publik terhadap PLN sebagai penyedia listrik yang andal dan berkelanjutan,” tambahnya.
Penyerahan sertipikat tanah ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah dan BUMN dalam mendukung pembangunan nasional. Lebih dari sekadar administrasi, pengamanan aset adalah langkah strategis untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan listrik yang andal, merata, dan berkelanjutan, sejalan dengan semangat Hari Pelanggan Nasional.(*)
