PESSEL, METRO–Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pesisir Selatan bersama BEM Pesisir Selatan menggelar aksi damai di depan kantor DPRD Pessel, Senin (1/9).
Dengan membawa bendera HMI serta poster berisi tuntutan, mahasiswa memulai long march dari Taman Spora Painan menuju kantor DPRD Pessel. Sepanjang perjalanan, mereka meneriakkan yel-yel “hidup mahasiswa” dan menyuarakan aspirasi mereka.
Aksi tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan, mulai dari Polres Pessel, Kodim 0311/Pessel, hingga personel Satpol PP Kabupaten Pessel. Situasi aksi berlangsung aman, damai, dan tertib.
Setibanya di depan gedung DPRD, mahasiswa disambut oleh sejumlah pejabat daerah. Hadir Kapolres Pessel AKBP Derry Indra, S.I.K., M.M., Dandim 0311 Letkol Cz Theodonus Sambua, Ketua DPRD Pessel Darmansyah, Wakil Bupati Pessel Risnaldi Ibrahim, serta unsur pimpinan DPRD lainnya.
Dalam orasi yang dipimpin koordinator lapangan Hardiansyah Kurniawan, mahasiswa menyampaikan enam tuntutan utama yang mencakup isu nasional maupun daerah.
Pertama, mereka mendesak agar Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset segera disahkan. Kedua, mereka meminta pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor.
Ketiga, mahasiswa menuntut pemecatan anggota DPR yang menghina rakyat atau hanya bekerja untuk kepentingan partai. Keempat, mereka menolak perlakuan istimewa bagi anggota DPR, seperti PPh 21 ditanggung negara, pengawalan khusus, transportasi mewah, pensiun seumur hidup, hingga tunjangan rumah.
Selain itu, mereka meminta penurunan gaji dan tunjangan DPR dengan batas maksimal lima kali UMR serta adanya transparansi dalam pengelolaan gaji dan tunjangan.
Kelima, mahasiswa mendesak agar oknum polisi pelindas ojol segera diadili secara transparan. Keenam, mereka menuntut pembebasan pihak-pihak yang ditangkap dalam aksi demonstrasi 25, 28, dan 29 Agustus 2025, serta menindak tegas aparat yang melakukan tindakan represif.
Setelah berorasi, sekitar 15 perwakilan mahasiswa dipersilakan masuk ke ruang rapat DPRD untuk menggelar audiensi. Mereka duduk bersama unsur pimpinan DPRD, Wakil Bupati, Kapolres, dan Dandim 0311.
Dalam forum tersebut, mahasiswa juga menyinggung soal ketiadaan Fraksi NasDem dan PAN dalam sejumlah agenda DPRD. Mereka mempertanyakan komitmen anggota dewan terhadap aspirasi rakyat.
Selain itu, mahasiswa menilai program MBG perlu dikaji ulang. Mereka juga menyoroti penempatan pejabat OPD yang dinilai belum sesuai kapasitas, serta mempertanyakan bukti nyata dari lima program prioritas bupati dan wakil bupati.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Pessel Darmansyah mengapresiasi masukan mahasiswa. Ia menegaskan DPRD akan selalu membuka pintu bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
“Kritik dan masukan ini akan menjadi bahan evaluasi. Aspirasi mahasiswa akan kami sampaikan ke tingkat provinsi maupun nasional,” ujar Darmansyah.
Sementara itu, Wakil Bupati Pessel Risnaldi Ibrahim menyampaikan apresiasi atas sikap kritis mahasiswa. Ia mengajak mahasiswa ikut terlibat dalam pembangunan daerah.
“Banyak hal yang bisa kita lakukan bersama. Pessel harus keluar dari kondisi sekarang. Visi dan misi Pemkab perlu pengawasan bersama agar tepat sasaran,” ucap Risnaldi.
Kapolres Pessel AKBP Derry Indra juga memberikan pernyataan khusus terkait kasus yang menimbulkan duka beberapa waktu lalu. Ia memastikan tujuh anggota Brimob yang terlibat tengah diperiksa, bahkan Polri melibatkan Kompolnas dan pihak eksternal untuk menjamin transparansi.
“Besok akan digelar perkara untuk menentukan status pidana. Polri berkomitmen terbuka dan transparan,” tegas Kapolres.
Senada dengan itu, Dandim 0311 Pessel Letkol Cz Theodonus Sambua juga mengapresiasi mahasiswa karena menyampaikan aspirasi secara damai dan tertib.
Usai mendengar jawaban dari pimpinan DPRD, eksekutif, dan aparat keamanan, mahasiswa kemudian meninggalkan gedung DPRD dengan tertib. Aksi damai ini pun berakhir tanpa insiden berarti. (rio)
