PADANG, METRO–Banjir dan genangan air masih menjadi pekerjaan rumah yang hingga saat ini belum bisa dituntaskan di Kota Padang. Pemerintah Kota (Pemko) Padang akhirnya mengambil langkah strategis dengan menyusun ulang Masterplan Drainase, yang sudah disusun sekitar lima belas tahun lampau. Master plan tersebut mengacu pada kondisi kota ketika itu.
Seiring perkembangan zaman dan kondisi kota saat ini, masterplan yang lama dianggap tidak lagi relevan. Banjir dan genangan kerap terjadi. Melihat kondisi demikian, Pemerintah Kota Padang menyusun kembali atau melakukan review terhadap masterplan drainase yang lama, di tahun 2025 ini.
“Iya, kita tengah menyusun masterplan drainase di tahun ini, karena masterplan yang lama tidak lagi relevan dan perlu evaluasi kembali,” jelas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Padang, Tri Hadiyanto saat menggelar Penyusunan Masterplan Drainase Kota Padang di salah satu hotel berbintang di Padang, Kamis (28/8).
Masterplan drainase Kota Padang disusun Dinas PUPR. Pengerjaannya dilaksanakan oleh tiga konsultan. Ditargetkan, masterplan dapat selesai di akhir tahun ini.
Tri Hadiyanto menuturkan, pada masterplan lama, rincian sistem jaringan drainase mulai dari kawasan kota hingga Bypass. Sementara, kondisinya saat ini, pengembangan kota sudah melewati jalur Bypass.
“Ditambah lagi fenomena di lapangan saat ini, banyak jaringan irigasi yang berubah fungsi menjadi drainase, padahal secara teknis, drainase itu sifatnya mengeringkan, sementara irigasi adalah mengalirkan air,”ungkap Tri Hadiyanto didampingi Kepala Bidang Program dan Jasa Konstruksi Dinas PUPR Kota Padang, Novianti.
Melihat kondisi demikian, Dinas PUPR menyikapinya dengan menyusun masterplan. Di masterplan yang baru, jaringan irigasi akan diubah fungsinya menjadi saluran drainase, sesuai dengan kondisi eksisting di lapangan
“Meski begitu, dalam penyusunan masterplan yang baru, kita akan tetap mengacu pada kondisi eksisting (drainase) lama, kita juga akan melihat apakah nanti perlu penambahan saluran drainase, pelebaran, pembersihan / pengerukan sedimen, maupun diperlukan penanganan khusus, seperti penggunaan pompa ataupun drainase sistem polder,” terang Kadis PUPR itu.
Penyusunan masterplan drainase ini melibatkan sejumlah pihak terkait, baik instansi pusat, provinsi dan kota serta seluruh camat se-Kota Padang.
“Saat ini kita masih dalam tahap penyampaian laporan pendahuluan dari konsultan. Dan diharapkan masukan dan saran dari seluruh peserta rapat demi kesempurnaan dokumen yang sedang kita susun.” terang Kabid Program dan Jasa Konstruksi, Novianti.
Diakui Novianti, secara geografis Kota Padang memang berada di belakang garis pantai. Kondisi ini membuat Kota Padang rawan dilanda banjir dan pasang surut.
“Namun begitu, kita tetap berkomitmen untuk meminimalisir terjadinya banjir dan genangan,” jelasnya.
Pada pertemuan ini, hadir perwakilan dari BWS Sumatera V, BPBPK / BPPW Sumatera Barat Dirjen Cipta Karya Kementerian PU, BPJN Sumatera Barat Dirjen Bina Marga Kementerian PU, Dinas SDABK Sumbar, Dinas BMCKTR Sumbar, Dinas Perkimtan Sumbar, Dinas Kehutanan Sumbar, dan lainnya. Selain itu hadir sejumlah kepala OPD di Pemko Padang, seluruh camat se-Kota Padang, seluruh Kepala Bidang di Dinas PUPR, serta Kepala UPT di bawah lingkup dinas tersebut. (ren)
