JAKARTA, METRO–Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho, menggelar diskusi bersama para pakar, akademisi, dan pengamat transportasi serta keselamatan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya perbaikan pelayanan publik, khususnya di bidang lalu lintas.
Agus menegaskan, penting bagi Polri untuk membuka ruang dialog dengan berbagai kelompok masyarakat. Menurutnya, kebijakan yang baik harus lahir dari masukan masyarakat yang mengalami langsung persoalan di lapangan.
“Kebijakan Korlantas harus lahir dari saran masyarakat, pakar, akademisi, maupun pengamat. Transformasi organisasi dan transformasi operasional menjadi kunci agar kehadiran Korlantas benar-benar dirasakan publik,” ujar Agus, Selasa (26/8).
Ia menjelaskan, transformasi organisasi mencakup dua hal utama: struktur yang solid dan prestasi nyata. Kedua aspek ini, kata Agus, harus berjalan seiring agar Polri benar-benar hadir sebagai institusi yang kuat dan berdaya guna.
“Organisasi harus besar karena struktur, tapi juga besar karena prestasi. Dua-duanya harus dikawal,” tegas jenderal bintang dua itu.
Selain transformasi organisasi, Agus juga menekankan pentingnya transformasi operasional. Kehadiran petugas Korlantas di lapangan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga harus mampu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang budaya berlalu lintas.
Menurutnya, edukasi langsung di jalan raya merupakan strategi penting agar masyarakat lebih disiplin. “Kehadiran Korlantas di lapangan bukan sekadar teknis, tapi hadir nyata agar publik merasakan manfaatnya,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Agus juga menyinggung pengembangan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik. Menurutnya, sistem ETLE masih perlu penyempurnaan agar lebih efektif sekaligus sah secara hukum.
“Kita sedang mengkaji perbedaan barang bukti fisik dan digital, serta syarat formil agar penegakan hukum berbasis ETLE memiliki legitimasi kuat,” ungkapnya.
Selain ETLE, program Korlantas Menyapa juga menjadi perhatian. Program ini dirancang dengan pendekatan humanis, mulai dari menyapa wajib pajak, menyambangi sekolah, pesantren, hingga berbagai komunitas. Semua dilakukan untuk membangun keterbukaan pelayanan dan kampanye keselamatan berlalu lintas.
Agus menekankan, aspek keselamatan lalu lintas tetap menjadi prioritas utama. Meski angka kecelakaan di Indonesia masih tergolong tinggi, ia mengungkapkan bahwa tren penurunan sudah terlihat signifikan.
Pada operasi terakhir, misalnya, fatalitas kecelakaan tercatat turun hingga 51 persen hanya dalam 17 hari. Sementara itu, jumlah kecelakaan secara keseluruhan berkurang sekitar 30 persen.
“Ini pencapaian yang baik, tetapi belum cukup. Negara harus berani bersikap, termasuk menertibkan kendaraan over dimensi dan overload, agar dampak penurunan kecelakaan semakin signifikan,” tandasnya.
Diskusi ini diharapkan menjadi pintu masuk bagi lahirnya kebijakan lalu lintas yang lebih humanis, modern, dan tepat sasaran. Agus menegaskan bahwa Polri berkomitmen menghadirkan layanan lalu lintas yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Dengan sinergi antara Polri, pakar, dan masyarakat, ia optimistis transformasi Korlantas akan berjalan efektif. Pada akhirnya, tujuan besar yang ingin dicapai adalah menciptakan budaya berlalu lintas yang aman, tertib, dan berkeselamatan. (*/rom)
