JAKARTA, METRO–Penasihat Senior LAB 45, Andi Widjajanto, menyoroti tren kemunduran demokrasi di Indonesia yang menurutnya semakin signifikan sejak awal reformasi. Ia menyebut, capaian demokrasi setelah Pemilu 1955 dan Pemilu 1999 sempat menjadi titik cerah, namun justru setelah itu arah demokrasi Indonesia mengalami regresi.
“Tren regresi demokrasi yang terjadi justru sejak awal reformasi 1999. Kita punya dua nilai bagus untuk demokrasi setelah pemilu 55 dan setelah pemilu 99. Tapi setelah kedua pemilu itu demokrasinya menunjukkan regresi yang signifikan,” kata Andi dalam seminar nasional bertajuk ‘Refeleksi Delapan Dekade dan Proyeksi Indonesia 2045’ di Jakarta, Rabu (20/8).
Menurutnya, hal itu menjadi perhatian serius karena berkaitan dengan penguatan sistem politik ke depan. Ia menekankan perlunya perbaikan di berbagai sektor, mulai dari media, partai politik, hingga mekanisme pengawasan terhadap lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam menyikapi setiap kritik publik.
“Nah ini yang membuat kita harus memikirkan bagaimana sistem politik yang tadi dibahas mulai dari media, mulai dari partai politik, pengawasan-pengawasan untuk eksekutif legislatif-judikatif itu harus diperkuat. Karena itu yang menjadi tren utama temuan seminar hari pertama ini,” jelasnya.
Mantan Gubernur Lemhanas itu juga menyinggung hubungan antara pemerintah dan media massa yang dinilai harus diletakkan pada posisi yang seimbang. Andi menilai, pers yang independen merupakan salah satu indikator utama demokrasi, sehingga peran media jangan sampai tereduksi menjadi alat propaganda semata.
“Jadi jangan sampai menjadi terbalik bahwa komunikasi yang efektif itu berubah menjadi propaganda lalu interaksi yang dilakukan berubah menjadi pembatasan media,” ujarnya.
Sementara, terkait kasus ancaman teror terhadap salah satu media, Andi menekankan kritik publik tidak boleh dipandang sebagai ancaman. Menurutnya, kritik yang berbasis data justru dapat memperkuat demokrasi.
“Kalau dilihat apa yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo menjelang 17 Agustus ya, ketika di DPR, kita sekarang menghadapi kritik dalam bentuk baru, mulai dari Indonesia Gelap sampai bendera One Piece, lalu Pak Prabowo juga mengatakan bahwa ya walaupun berat, tapi kritik itu harus tetap didengarkan,” tuturnya.
Lebih lanjut, Andi mengapresiasi sikap Presiden Prabowo yang mau menerima setiap kritik publik. Hal itu sebagaimana disampaikan dalam Sidang Laporan Tahunan di DPR RI, pada Jumat (15/8).
“Ketika Pak Prabowo bersama Mbak Puan sama-sama mengapresiasi keberadaan kritik untuk justru membantu pemerintah memperbaiki kualitas kebijakannya, saya pikir kita sudah berada di arah yang benar untuk memperkuat bagaimana relasi media dengan negara itu seharusnya dibangun,” pungkasnya. (jpg)
