PADANG, METRO–Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri atau UIN Imam Bonjol Padang melakukan aksi penolakan kehadiran Gubernur Sumatra Barat (Sumbar) Mahyeldi Ansharullah pada kegiatan pembukaan Pengenalan Budaya Akademik Kampus (PBAK), Selasa (19/8).
Penolakan itu mereka sampaikan lewat poster bertuliskan ‘Tuan Rumah Tidak Akan Berunding dengan Maling yang Menjarah Rumahnya’. Penrnyataan sikap penolakan ini juga mereka nyatakan melalui akun media sosial instagram DEMA UIN Imam Bonjol Padang, @demauinibpadang_, yang telah diunggah 14 jam sebelum jadwal kunjungan.
Presiden Mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang, Hidayatul Fikri menegaskan, pihaknya menolak gubernur menjadi pembicara utama dalam kegiatan PBAK 2025 di UIN Imam Bonjol Padang. Menurutnya, penolakan tersebut berkaitan dengan berbagai kebijakan sang gubernur.
“Masa kami menjamu tamu yang nyatanya sedang bermasalah, yang nyatanya sedang menggadaikan masyarakat, yang merampas hak masyarakat adat,” ujar Fikri ketika diwawancarai wartawan.
Fikri menjelaskan, penolakan mahasiswa ini dipicu oleh pelaporan Mahyeldi ke Ombudsman terkait pemberian surat rekomendasi perizinan PT Sumber Permata Sipora untuk mengelola lahan di Pulau Sipora, Kabupaten Mentawai, seluas 22 ribu hektare.
Menurut Fikri, dalam proses perizinan tersebut ditemukan banyak kejanggalan yang tidak sesuai regulasi dan melanggar Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Tata Kelola serta UU tentang Pulau Kecil.
“Kami sebagai mahasiswa tidak bisa diam melihat hak-hak masyarakat adat dirampas begitu saja,” katanya.
Selain permasalahan di Mentawai, mahasiswa juga menyoroti berbagai isu lain dalam pemerintahan Gubernur Mahyeldi. Fikri menjelaskan bahwa mereka telah menyuarakan aspirasi melalui aksi Indonesia Cemas di DPRD Provinsi Sumatra Barat dengan mengangkat beberapa poin isu, termasuk PT Incasi Raya dan PLTU Ombilin.
“Sampai hari ini belum ada tindak lanjut. Bahkan ketika kami menuntut pembatalan izin PT Sumber Permata Sipora, belum ada tanggapan dari gubernur,” ucapnya.
Pada hari yang dijadwalkan, Gubernur Mahyeldi tidak hadir dan mengutus Kepala Dinas Pendidikan untuk menyampaikan materi.
Namun, sikap mahasiswa konsisten menolak kehadiran perwakilan pemerintah provinsi. Untuk pernyataan sikap penolakan tersebut, Fikri menyatakan, tidak ada tekanan yang datang dari kampus. (*)
