Empat Fraksi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Solok menyetujui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Solok 2025 -2029 menjadi Peraturan Daerah (Perda). Namun dengan menyadari betul dokumen RPJMD merupakan dokumen perencanaan daerah lima tahun ke depan, DPRD Kota Solok memberikan sejumlah catatan.
Dalam sidang Paripurna DPRD Kota Solok kemarin, Ketua DPRD Kota Solok Fauzi Rusli yang langsung memimpin sidang menekankan, dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi misi dan program kepala daerah, hendaknya menjadi perhatian serius bagi seluruh perangkat daerah dilingkungan Pemko Solok.
Fauzi Rusli yang didampingi Wakil Ketua DPRD Kota Solok, Amrinof Diaz dan Mira Harmadia juga menjelaskan pentingnya RPJMD ini karena memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah serta keuangan daerah.
“Di dalamnya juga ada program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu lima tahun kedepan, maka ini harus menjadi perhatian serius agar membawa dampak bagi masyarakat dan daerah,” harapnya.
Dia juga mengatakan penyusunan RPJMD Kota Solok ini dilakukan dan dibahas bersama dengan menggunakan pendekatan politis, teknokratik, partisipatif, top down dan bottom up.
Atas berbagai persoalan yang dihadapi daerah dan memenuhi harapan masyarakat akan pembangunan, selama pembahasan anggota dewan cukup jeli menilik rancangan RPJMD demi kepentingan masyarakat dan daerah Kota Solok.
Dengan RPJMD ini ada arah dan pedoman terhadap arah kebijakan pembangunan lima tahun ke depan. Di samping itu juga perlu terjamin keberlanjutan pembangunan jangka panjang dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan demi terwujudnya cita-cita masyarakat.
Dalam sidang paripurna itu, Fraksi Partai Golkar menilai dokumen RPJMD ini sangat strategis dan fundamental karena menjadi arah pembangunan daerah ke depan. Untuk itu penyusunannya harus mencerminkan kebutuhan ril masyarakat. Dan Fraksi Golkar menilai RPJMD ini telah tergambar semangat perubahan dan keberlanjutan pembangunan Kota Solok yang menekankan pada pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi dan sumber daya manusia.
Namun perlu adanya konsistensi dan kesinambungan program antara perencanaan dan penganggaran. Selain itu Fraksi Partai Golkar menilai perlunya pembangunan yang merata, dan upaya nyata dalam pengentasan kemiskinan.
Sementara Fraksi Partai Nasdem memberikan catatan terkait aspek penguatan transpormasi ekonomi perlu dipastikan program peningkatan daya saing UMKM. Selain pelatihan akses pasar dan akses permodalan juga harus menjadi perhatian. Fraksi ini juga menyoroti perlunya strategi inovatif dalam penurunan angka putus sekolah.
Sementara Fraksi Nurani Keadilan menilai penguatan fondasi transformasi menuju solok kota madani, perlu SDM yang kuat dan penempatan SDM sesuai dengan bidang keahliannya.
Sedangkan Fraksi Solok Maju memberikan masukan terkait kondisi pasar. Di sini menurut fraksi ini perlu ketegasan pemerintah daerah membenahi akses jalan dan memastikan berfungsinya hidran pemadam kebakaran dikawasan pasar. (***)
