Tolak Wacana Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD, PDIP Ingatkan Hak Pilih Rakyat Jangan Direbut Kekuasaan

BALI, METRO–Ketua DPP PDI Perjuangan Deddy Yevri Sitorus menyatakan bahwa partainya tegas menolak wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah langsung oleh rakyat menjadi melalui DPRD.

Ia menekankan, pemili­han langsung merupakan amanat reformasi yang tidak boleh digantikan oleh segelintir elite politik.

“Jadi sungguh aneh kalau kemudian hak rakyat untuk menentukan pemim­pinnya lalu diambil dan diserahkan pada segelintir elite yang ada di DPRD. Kalau untuk pemilihan ke­pala daerah, bupati, wali kota, sejauh ini kami tetap pada posisi harus menjadi hak rakyat. Jadi tidak dipilih oleh DPRD,” kata Deddy ditemui di Nusa Dua, Bali, Kamis (31/7).

Ia menyebut, revisi UU Pemilu memang belum masuk dalam pembahasan formal di DPR. Namun, ia memastikan sikap PDIP te­tap konsisten dalam mem­pertahankan hak-hak kon­stitusional rakyat, khu­sus­nya dalam berde­mokrasi.

“Kita juga punya kekha­watiran kalau pemilihan itu dilakukan oleh DPRD tetapi instrumen-instrumen ne­gara, aparatur-aparatur ke­­kuasaan ikut cawe-cawe, itu juga akan sangat ber­dam­pak pada stabilitas politik nasional,” ujar Ded­dy.

Anggota Komisi II DPR itu menilai, jika pemilihan kepala daerah dikem­bali­kan ke DPRD, hal itu hanya akan membuka ruang bagi praktik transaksional dan intervensi elite kekuasaan yang mengingatkan pada masa Orde Baru.

“Oleh karena itu, paling aman tetap pada pemilihan kepala daerah oleh rak­yat,” tegasnya.

Wacana pemilihan ke­pala daerah dipilih DPRD sebelumnya dilontarkan oleh Ketua Umum PKB Mu­haimin Iskandar alias Cak Imin.

Usulan ini disampaikan Cak Imin saat menyam­pai­kan sambutan dalam acara puncak Hari Lahir (Harlah) ke-27 PKB di Ja­karta Convention Center (JCC), Senayan, Ja­karta, Rabu (23/7).

Cak Imin menilai, efek­tivitas pemerintahan dae­rah akan lebih terjamin jika kepala daerah tidak dipilih langsung oleh rakyat, me­lainkan melalui mekanisme yang lebih sederhana se­perti pemilihan oleh DPRD.

“Kalau tidak ditunjuk oleh pusat, minimal pe­milihan kepala daerah mak­simal dipilih oleh DPRD. Ini menjadi usulan yang cukup menantang karena ba­nyak sekali yang menolak. Tapi PKB bertekad, tujuannya satu, efektivitas dan per­cepatan pembangunan tan­pa berliku-liku dalam satu tahapan-tahapan demok­rasi,” pungkasnya. (jpg)