Bank Nagari Raih Penghargaan Integrated Digital Banking Services

JAKARTA, METRO–Prestasi membangga­kan kembali ditorehkan oleh Bank Nagari di peng­hujung Juli 2025. Kali ini, bank kebang­gaan ma­sya­rakat Sumbar itu berhasil me­raih peng­hargaan In­ter­grated Digital Banking Services (BPD) pada ajang Indonesia Best BUMD Awards 2025 yang digelar Warta Ekonomi di The Sultan Ho­tel & Residen­ce, Jakar­ta, Ra­bu (30/7).

Penghar­gaan tersebut diterima lang­sung Pemim­pin Bank Na­gari Jakarta, Yosviandri. Ajang ini men­jadi momentum pen­ting untuk mem­perkuat peran Badan Usaha Milik Da­erah (BUMD) dalam pembangu­nan eko­nomi daerah.

Menanggapi peng­har­gaan itu, Direktur Utama (Dirut) Bank Nagari, Gusti Candra, Kamis (31/7) mem­berikan apresiasi kepada Warta Ekonomi yang telah menggelar Indonesia Best BUMD Awards 2025 dan keberhasilan Bank Nagari meraih penghargaan In­ter­grated Digital Banking Services.

Ia menambahkan, de­ngan prestasi ini semakin membuat Bank Nagari, yang merupakan BUMD Provinsi Sumbar, untuk terus berkontribusi me­ningkatkan perekonomian daerah, khususnya dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Untuk diketahui, Warta Ekonomi menyelenggara­kan ajang Indonesia Best BUMD Awards 2025: Resilient Regions, Progressive Nation: Elevating BUMD Excellence Amid Economics Shifts, yang digelar di The Sultan Hotel & Residence, Jakarta Rabu (30/7).

Acara ini menyoroti pentingnya pengelolaan BUMD secara profesional di tengah tekanan ekonomi global dan perubahan geo­politik yang turut me­me­ngaruhi pertumbuhan eko­nomi nasional.

Muhamad Ihsan, CEO & Chief Editor Warta Eko­nomi, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kon­disi ekonomi saat ini menuntut BUMD untuk memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan lokal.

“Kita tidak dalam kon­disi baik-baik saja. Tekanan geopolitik dan ekonomi global, termasuk kebijakan tarif Amerika Serikat, turut memengaruhi pertum­bu­han ekonomi nasional, dan pada gili­rannya berdampak pa­da BUMD. Na­mun ini justru menjadi pang­gilan bagi BUMD untuk memperkuat pe­rannya da­lam pemba­ngu­­­nan dae­rah,” ujar Ihsan.

Warta Eko­nomi, melalui riset internal, mengevaluasi 1.091 BUMD aktif di Indonesia dan me­mi­lih 73 perusa­haan dengan kriteria aset minimal Rp10 miliar, laba bersih positif, serta mem­per­ha­tikan aspek inovasi, digita­lisasi, dan pe­nerapan prin­sip ESG (Environmental, Social, Governance). Pro­ses penilaian juga meli­batkan media monitoring dan persepsi publik.

Temuan riset menun­jukkan bahwa 94,5% dari BUMD yang dipantau telah mengadopsi inovasi dan digitalisasi, sementara 90,4% menunjukkan komit­men terhadap keberlan­jutan. Kendati demikian, Ihsan menekankan perlu­nya penguatan klasifikasi kinerja, transparansi, dan perlindungan terhadap kri­minalisasi atas risiko bisnis yang sah.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut hadir dan menekankan urgensi profesionalisme dalam pe­ngelolaan BUMD. Ia me­nyatakan bahwa masih banyak BUMD yang tidak optimal akibat salah kelola, praktik nepotisme, serta pemilihan sektor usaha yang tidak sesuai potensi daerah.

“BUMD seharusnya ber­fungsi menambah ka­pasitas pendapatan asli daerah (PAD), membuka lapangan kerja, dan me­macu pertumbuhan ekono­mi lokal. Tapi kalau penge­lolaannya tidak profe­sio­nal, malah bisa membebani daerah,” te­gas Tito.

Tito juga me­nyam­pai­kan bahwa Kemendagri sedang menyusun Ran­cangan Undang-Undang BUMD dan membentuk Direktorat Jenderal Pem­binaan BUMD untuk mem­perkuat pengawasan dan pembinaan. Menurutnya, pemilihan pengelola BUMD harus berbasis meri­tokrasi dan pertimbangan bisnis, bukan kepentingan politik.

“Kalau semua daerah punya BUMD yang sehat, maka ekonomi nasional juga akan lebih kuat. Keta­hanan ekonomi daerah adalah pondasi ketahanan nasional,” ujarnya. (*)