AGAM, METRO–Menyambut rencana investasi dari perusahaan energi asal Jepang, J-Power, Pemerintah Kabupaten Agam menggelar rapat koordinasi guna mempersiapkan data awal pembangunan pembangkit listrik tenaga air. Rapat berlangsung di Ruang Kerja Asisten II Setda Agam, Selasa (29/7), dan dipimpin langsung oleh Asisten II, Welfizar, mewakili Bupati Agam.
Dalam pertemuan tersebut, Welfizar menegaskan pentingnya kesiapan data teknis sebelum kedatangan perwakilan investor yang dijadwalkan tiba pada awal Agustus 2025. Ia menyebutkan sejumlah informasi krusial yang perlu segera disusun agar proses penjajakan investasi berjalan lancar.
“Data seperti titik koordinat lokasi, debit air Batang Masang, identifikasi desa terdampak, status tanah ulayat, hingga eksistensi perusahaan lain yang juga tertarik harus segera dirampungkan,” tegasnya.
Tak hanya itu, rapat juga membahas status studi kelayakan (feasibility study) dan hasil survei lokasi yang direncanakan sebagai area pembangunan pembangkit listrik. Informasi ini dinilai penting sebagai dasar analisis dan evaluasi bagi pihak investor.
Diketahui, J-Power menunjukkan minat serius untuk berinvestasi di sektor penyediaan listrik grosir, khususnya di Kabupaten Agam yang memiliki potensi energi air melimpah, terutama di kawasan Batang Masang. Sungai tersebut dianggap memiliki kapasitas cukup untuk mendukung sistem pembangkit listrik berskala menengah hingga besar.
Rencana investasi ini akan dibahas lebih lanjut dalam koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Pemerintah daerah berharap, kehadiran investor asing seperti J-Power dapat membuka peluang baru dalam pengembangan energi bersih dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
“Kita ingin memastikan bahwa seluruh tahapan berjalan sesuai prosedur dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, baik dari sisi energi maupun ekonomi,” tambah Welfizar.
Dengan persiapan yang matang, Pemkab Agam optimis dapat menyambut peluang investasi ini secara profesional dan bertanggung jawab. Rapat juga menyepakati langkah-langkah teknis lanjutan yang melibatkan berbagai perangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya. (pry)
