SOLOK, METRO – Pengelolaan koperasi sangat bergantung kepada sumber daya manusia yang ada. Untuk itu, Pemkab Solok mengupayakan peningkatan pengetahuan dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pengurus dan pengawas koperasi.
Kepala Dinas UMKM dan Koperindag Kabupaten Solok, Nasripul Romika menyampaikan bahwa di Kabupaten Solok hingga April 2019, hanya 79 koperasi yang katagori aktif dari total 129 koperasi yang ada. Sedangkan di 2018 tercatat sebanyak 121 koperasi.
Kemudian, 47 koperasi dalam status direvitalisasi, namun 35 dari 47 koperasi sudah dibubarkan. Sementara koperasi yang belum aktif masih dalam proses pengaktifan kembali.
“Kita berharap pengurus koperasi mampu menyelesaikan laporan keuangan tepat waktu, sehingga dapat melaksanakan Rencana Anggaran Tahunan (RAT) tepat waktu juga. Untuk mendukung langkah tersebut, pelatihan-pelatihan seperti pelatihan sistem Akuntasi Koperasi telah beberapa kali digelar,” ujarnya.
Ia menjelaskan, koperasi yang aktif diharapkan tetap bertahan dan mengkonsultasikan ke dinas jika ada permasalahan sehingga dapat diselesaikan bersama. Nasripul Romika menyebut, fenomenanya banyak anggota, pengurus maupun pengelola koperasi kurang bisa mendukung jalannya koperasi.
Ia mengungkapkan, dengan kondisi seperti ini maka koperasi berjalan dengan tidak profesional. Sebab ilmu akutansi koperasi berbeda dengan akutansi umumnya, sedangkan pengurus tidak pengetahuan dasar tentang koperasi. Menurutnya, banyak pengurus kesulitan mengadakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang menjadi keharusan koperasi setiap tahunnya.
“Kemudian vakum bertahun-tahun tidak menjalankan usaha, akhirnya terlantar dan dibubarkan,” jelasnya.
Terkait kondisi koperasi yang ada di Kabupaten Solok, Bupati Solok Gusmal berharap koperasi selalu dibimbing, dibina dan diperhatikan oleh pemerintah demi kemajuan daerah. Tujuannya semua anggota koperasi mampu menjalankan usaha masing-masing.
Gusmal juga mengatakan agar koperasi memaksimalkan pemanfaatan fasilitas yang ada. Seperti program simpan pinjam dan digunakan untuk kepentingan usaha, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi.
“Jangan sampai ada kesalahan sistem dalam pengelolaan keuangan koperasi yang akan merugikan koperasi itu. Kepada seluruh koperasi untuk membentuk kepengurusan yang aktif dan bertanggung jawab dalam mewujudkan sistem administrasi koperasi yang baik dan jelas,” ujarnya. (vko)
