PEMERINTAH Kota Padangpanjang tengah memacu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, berbasis kekuatan lokal seperti sektor pendidikan, perdagangan, ekonomi kreatif, serta pariwisata budaya dan religi.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Padangpanjang, Allex Saputra, saat memaparkan visi pembangunan dalam Sarasehan Ekonomi Sumatera Barat 2025 yang berlangsung di Aula Anggun Nan Tongga, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Sumatera Barat, Kamis (24/7).
Allex mengungkapkan bahwa visi bersama dirinya dan Wali Kota Hendri Arnis untuk lima tahun ke depan adalah menjadikan Padangpanjang sebagai Kota Serambi Mekkah yang Maju, Sejahtera, dan Bermarwah.
Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemko Padangpanjang mengusung lima pendekatan utama, yaitu, modernisasi pasar rakyat dan UMKM, pengembangan ekonomi digital dan industri kreatif, revitalisasi sektor pariwisata budaya dan religi, eningkatan infrastruktur dan kualitas SDM, dan enguatan kemitraan multipihak, termasuk dengan TNI, BUMN, dan sektor swasta.
Allex juga menyoroti tiga program unggulan yang akan menjadi motor penggerak ekonomi Padangpanjang yaitu, revitalisasi Pasar Pusat dan Pasar Sayur Bukit Surungan, pembangunan Padangpanjang Creative Hub dan Youth Centre, dan pengembangan Islamic Centre sebagai destinasi wisata religi unggulan
Dalam forum itu, Allex menargetkan pertumbuhan ekonomi Padangpanjang meningkat dari 5,15 persen menjadi 7,65 persen. Selain itu, tingkat pengangguran diharapkan turun drastis dari 4,94 persen menjadi 1,05 persen, dan angka kemiskinan ditekan dari 5,31 persen menjadi 1,65 persen.
“Kami juga menargetkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) naik menjadi 86,00 dan Gini Ratio turun hingga 0,201—yang terendah di Sumatera Barat,” tegas Allex. “Ini bukan sekadar angka, tetapi komitmen nyata kami pada kesejahteraan masyarakat Padangpanjang.”
Dalam paparannya, Allex juga menjelaskan bahwa Padangpanjang sedang bertransformasi menjadi kota ramah investasi, melalui penyederhanaan perizinan, kajian investasi aktif, serta kerja sama strategis dengan PT KAI, ISI Padangpanjang, dan TNI dalam pemanfaatan lahan produktif.
Berbagai program ekonomi yang digagas Pemko juga menyasar kebutuhan dasar masyarakat, antara lain, pendidikan gratis dan transportasi pelajar, beasiswa mahasiswa dan calon ulama, abungan Bersama tanpa bunga bagi pelaku UMKM, program Satu Rumah Tangga Satu Hafiz, embangunan Istana Lansia dan Graha Disabilitas.
“Semua ini dirancang agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya terpusat di wilayah kota, tapi menjangkau seluruh kelurahan,” tambahnya.
Sarasehan yang dibuka Wakil Gubernur Sumbar, Vasko Ruseimy, ini dihadiri para kepala daerah se-Sumatera Barat, serta pimpinan instansi seperti BI, OJK, dan DJPb. Vasko menekankan pentingnya forum seperti ini untuk menyatukan persepsi lintas sektor dalam merespons tantangan ekonomi dan memperkuat kolaborasi antarwilayah.
Kembangkan Generasi Emas
Wakil Wali Kota Padangpanjang, Allex Saputra, menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menyinergikan program pusat dan daerah untuk menyukseskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang akan mulai digulirkan secara menyeluruh pada tahun ajaran baru mendatang.
Menurut Allex, program MBG menjadi bagian dari upaya bersama dalam menurunkan angka stunting, meningkatkan kualitas gizi anak-anak sekolah, serta mendorong terwujudnya generasi emas Indonesia 2045.
“Kami menyambut baik program ini sebagai bentuk nyata kepedulian negara terhadap masa depan anak-anak kita. Pemko Padangpanjang siap menjadi bagian penting dalam pelaksanaannya,” ujar Allex.
Ia menambahkan, Pemerintah Kota Padangpanjang akan menyiapkan seluruh elemen pendukung, mulai dari infrastruktur sekolah, sumber daya manusia, hingga sistem pengawasan yang ketat agar program ini dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayani, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor agar program MBG bisa terlaksana secara optimal dan berkelanjutan. Ia menyebutkan bahwa keberhasilan program tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah semata, tetapi juga melibatkan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, serta pelaku usaha lokal.
“Kolaborasi di segala lini dan sektor menjadi kunci keberhasilan program ini. Kami berharap kepala daerah mampu menjadi jembatan untuk menggerakkan semua potensi yang ada,” tegas Dadan.
Sementara itu, Gubernur Mahyeldi meminta seluruh kabupaten dan kota di Sumbar untuk mempersiapkan diri secara teknis maupun anggaran, agar pelaksanaan MBG bisa berjalan serentak dan sukses di seluruh wilayah.
“Program ini akan menjadi tonggak penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini. Maka kesiapan pemerintah daerah menjadi hal mutlak,” kata Mahyeldi.
Kolaborasi Smart City dan Ekonomi Kreatif
Mengusung semangat kolaborasi dan transformasi menuju kota pintar, Wali Kota Padangpanjang, Hendri Arnis, terus membangun komunikasi strategis dengan pemerintah pusat serta daerah-daerah yang telah berhasil mengimplementasikan konsep Smart City dan Ekonomi Kreatif.
Dalam kunjungan resmi ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru-baru ini, Wako Hendri melakukan pertemuan dengan Wakil Gubernur DKJ, Rano Karno, guna menjajaki potensi sinergi antardaerah. Pembahasan mencakup penguatan digitalisasi, pengembangan ekonomi kreatif, hingga penanggulangan kebencanaan berbasis teknologi.
Salah satu fokus utama dalam kunjungan ini adalah penjajakan implementasi sistem Smart City seperti yang diterapkan Jakarta melalui aplikasi super integratif JAKI (Jakarta Kini). Aplikasi ini menggabungkan lebih dari 50 layanan publik, mulai dari pelaporan warga, perizinan, kependudukan, hingga informasi kebencanaan, lowongan kerja, dan pajak daerah—semuanya dalam satu platform digital.
Wako Hendri menyatakan kekagumannya terhadap sistem JAKI yang dikelola oleh BLUD Jakarta Smart City, sebuah unit khusus yang beroperasi 24/7 dengan dukungan SDM andal dan struktur kelembagaan modern.
Tak hanya pertemuan formal, Wali Kota Hendri juga langsung meninjau pusat operasional Jakarta Smart City untuk melihat secara langsung bagaimana sistem digital dan artificial intelligence (AI) dikelola secara real-time untuk kebutuhan masyarakat ibu kota.
Sebagai tindak lanjut konkret, Hendri langsung menginstruksikan pembentukan tim lintas OPD guna merumuskan skema kerja sama teknis, termasuk integrasi sistem digital dan pertukaran pengetahuan. (rmd)
