BERITA UTAMA

Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah, Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Dorong Pemprov Investasikan Dana Rajawali Rp 97 Miliar

0
×

Tingkatkan Pendapatan Asli Daerah, Fraksi Gerindra DPRD Sumbar Dorong Pemprov Investasikan Dana Rajawali Rp 97 Miliar

Sebarkan artikel ini
TERIMA DOKUMEN— Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Muhammad Iqra Chissa menerima dokumen pendapat akhir pembahasan perubahan KUA-PPAS APBD Tahun 2025 dari Ketua Fraksi Gerindra, Khairuddin Simanjuntak.

PADANG, METRO–Fraksi Partai Gerindra DPRD Provinsi Sumatera Barat  (Sumbar) meminta Pemerintah Provinsi Sumbar untuk menginvestasikan Da­na Rajawali sebagai tambahan penyertaan modal di Bank Nagari.

Hal itu diungkap Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumbar, Khairuddin Simanjuntak saat rapat  akhir pembahasan dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi terhadap pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran atau KUA dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau PPAS APBD Tahun 2025 di ruang sidang utama dewan, Kamis (24/7.

“Saat ini Dana Rajawali sekitar Rp 97 Miliar lebih mengendap dalam bentuk deposito. Kami mendorong Pemprov untuk meng­in­ves­ta­sikan dana tersebut agar bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD),” kata Khai­ruddin Simanjuntak.

Menurut Khairuddin Simanjuntak,  Fraksi Partai Gerindra berpandangan, dalam kondisi sulit saat ini, uang tersebut dialokasikan untuk investasi dengan penyertaan modal di  Bank Nagari.

“Dengan penambahan penyertaan modal tersebut akan bisa meningkatkan pro­fit antara 15 hingga 20 persen dari yang biasanya, sehingga nantinya bisa menambah PAD,” tutur dia.

Khairuddin Simanjuntak mengharapkan, dengan deviden tersebut direalisasikan untuk beasiswa berprestasi dan kurang mampu mendapatkan beasiswa.

“Gerindra juga mendorong zakat ASN yang berasal dari ASN diperuntukkan untuk beasiswa berprestasi dan kurang mampu,” kata dia.

Dalam kesempatan ter­sebut, Fraksi Gerindra juga menyoroti pentingnya memaksimalkan pendapatan asli daerah. Banyak celah dan potensi untuk peningkatan pendapatan terutama dari BUMD yang operasional dan merupakan asset daerah.

“Fraksi Partai Gerindra mendorong Pemerintah Pro­vinsi Sumbar melakukan Audit investigasi independen tahunan di setiap BUMD,” tegas dia.

Rapat akhir pembahasan dalam rangka penyampaian pendapat akhir fraksi fraksi terhadap pembahasan perubahan Kebijakan Umum Anggaran atau KUA dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara atau PPAS APBD Tahun 2025 dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumbar, Muhammad Iqra Chissa, dan dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Arry Yuswandi serta pelaksana tugas sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat, Maifrizon. (rgr)