SOLSEL, METRO–Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) WARSI bersama pemerintah Kabupaten Solok Selatan menguatkan sinergi multipihak bersama dinas instansi di Kabupaten Solok Selatan dan kelompok-kelompok masyarakat pengelola usaha Perhutanan Sosial, Selasa (8/7).
Kegiatan ini diikuti KUPS Kopi Marola Mutiara Suliti, KUPS Beras Organik Simancuang, dan KUPS Kompos Pakan Rabaa. Kegiatan ini merupakan upaya untuk mengintegrasikan potensi nagari ke dalam rencana pembangunan daerah melalui skema Perhutanan Sosial.
Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu wilayah dengan capaian signifikan dalam program Perhutanan Sosial. Kelompok masyarakat yang telah memperoleh izin kelola membuktikan bahwa pendekatan berbasis kearifan lokal mampu menjaga ekosistem hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga.
Forum dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Solok Selatan, Yulian Efi. Kegiatan ini bertujuan untuk menyatukan visi antara pemerintah daerah dan masyarakat pengelola hutan dalam mengembangkan potensi lokal yang berkelanjutan. Melalui forum ini, berbagai pemangku kepentingan, mulai dari perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tokoh masyarakat, akademisi, kelompok perhutanan sosial, mitra pembangunan, pemerintah nagari hingga pemerintah daerah di Kabupaten Solok Selatan duduk bersama membahas strategi kolaboratif dalam pengelolaan hutan dan pembangunan berbasis potensi nagari.
“Kegiatan ini adalah bentuk nyata dan komitmen Solok Selatan dalam membangun perhutanan sosial,” ujar Wabup Yulian Efi saat membuka acara.
Plh. Kepala Bappeda Solok Selatan, Zilhamri, sebagai ketua pelaksana kegiatan ini menjelaskan bahwa Solok Selatan saat ini memiliki 17 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dengan luas 36.983 hektar. Dari KPS tersebut telah lahir 33 unit Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) yang bergerak dalam berbagai bidang usaha seperti kompos, kopi, beras organik, madu, dan jasa lingkungan.
“KUPS dapat menjadi embrio UMKM berbasis perhutanan sosial yang terintegrasi dengan program pembangunan kabupaten, sekaligus menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan,” tegas Zilhamri.
Forum ini juga menghadirkan pemaparan inspiratif dari pelaku KUPS dampingan KKI WARSI. KUPS Kompos dari Nagari Pakan Rabaa yang kini mampu memproduksi 5 ton pupuk kompos per bulan, KUPS Kopi Marola Mutiara Suliti yang telah menghasilkan 100 kg kopi robusta per bulan dan mulai ekspansi ke jaringan pasar, KUPS Beras Organik Simancuang yang telah memasarkan 1 ton beras organik setiap tahun dengan praktik pertanian ramah lingkungan. Mereka menyampaikan capaian, tantangan, hingga kebutuhan sinergi dari pemerintah dan mitra, seperti modal, peralatan, pelatihan, legalitas usaha, dan pemasaran produk.
“Permintaan pasar lebih dari 5 ton belum bisa kami penuhi karena sarana produksi terbatas,” terang Naspul selaku perwakilan dari KUPS Kompos Pakan Rabaa.
KKI WARSI mendampingi KUPS dalam penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, serta pengembangan usaha melalui program STR (Strengthening from the Roots). Untuk Solok Selatan, program ini telah mengalirkan dana senilai Rp 500 juta untuk mendukung tiga KUPS terkait dalam kurun waktu tiga tahun.
“Masyarakat butuh ruang dukungan yang stabil dan berkelanjutan. Mereka sudah membuktikan mampu mengelola, tinggal bagaimana kita memperkuat ekosistem pendukungnya,” ujar Riche Rahma Dewita selaku Program Manager KKI WARSI dalam sambutannya.
Dalam sesi panel, Sekretaris Daerah Solok Selatan, Syamsurizaldi, menegaskan bahwa perhutanan sosial telah masuk dalam RPJP Solok Selatan 2025–2045 sebagai bagian dari strategi jangka panjang mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“60% wilayah Solok Selatan adalah kawasan hutan dan 70% masyarakat menggantungkan hidup dari hutan. Maka, keberpihakan terhadap program perhutanan sosial adalah keniscayaan,” ujar Syamsurizaldi.
Forum ini menjadi ruang kolaborasi lintas OPD dalam mendukung Perhutanan Sosial di Solok Selatan. Dinas Kehutanan Provinsi Sumbar berkomitmen memperkuat kelembagaan dan manajemen pasca-izin. Dinas Pertanian mendukung pengembangan kompos dan penyediaan bibit. Dinas Koperasi dan UMKM akan memfasilitasi sertifikasi merek dan akses pasar. Dinas Sosial PMD fokus pada penguatan tata kelola LPHN. Perindagkop mendukung pemasaran melalui gerobak kopi dan fasilitasi cafe KUPS di Galeri Wisata 1000 Rumah Gadang. Sementara itu, Dinas Perkim LH akan mengintegrasikan upaya mitigasi perubahan iklim berbasis kawasan hutan. Kolaborasi ini menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor untuk keberlanjutan Perhutanan Sosial.
Ferdinal Asmin, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat selaku narasumber dalam kegiatan ini, menyampaikan bahwa pengelolaan hutan harus didasarkan pada tiga pendekatan, yaitu konservasi, kewirausahaan, dan pemberdayaan masyarakat. Ia menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor serta digitalisasi pengelolaan PS seperti dashboard GIS, evaluasi berbasis indikator keberlanjutan dan kemitraan multipihak untuk hilirisasi produk PS.
Dalam penutupan, seluruh peserta menyepakati pentingnya keberlanjutan dan koordinasi lintas sektor, dengan tindak lanjut berupa pertemuan teknis lanjutan antara LPHN, OPD, dan mitra pembangunan.
“Kami akan menindaklanjuti semua komitmen OPD, termasuk fasilitasi kegiatan dan penguatan kapasitas kelompok. Perhutanan sosial bukan hanya soal hutan, tetapi masa depan ekonomi masyarakat Solok Selatan,” pungkasnya. (*)
