PDG. PARIAMAN, METRO–Cindua takacau, garobak ilang. Begitulah yang dirasakan oleh masyarakat Nagari Katapiang. Sudah bersiap-siap menjadi tuan rumah Pekan Kebudayaan Daerah, ternyata kegiatan itu mendadak dibatalkan oleh Pemkab Padangpariaman. Alasannya karena tidak boleh menggunakan APBD. Benarkah begitu?
Batalnya Pekan Kebudayaan Daerah yang akan dilaksanakan di Nagari Katapiang, Kecamatan Batanganai, Kabupaten Padangpariaman, ramai diperbincangkan di media sosial. Terutama oleh masyarakat nagari tersebut. Bahkan terdapat video musyawarah ninik mamak dialognya berisi kekesalan akan keputusan sepihak dari Pemkab Padangpariaman itu. Mereka merasa tidak saja mempermalukan niniak mamak, pembatalan Pekan Kebudayaan Daerah di Nagari Katapiang benar-benar mencoreng wajah anak nagari. Bagaimana tidak, mereka sudah mempersiapkan semuanya dengan matang. Undangan sudah tersebar luas. Para perantau sudah banyak yang memesan tiket pulang, bahkan sudah pulang. Termasuk tamu dari Malaysia pun dikabarkan ada yang sudah datang.
Tokoh terkemuka di Nagari Katapiang, Bahrum Hikmah Rangkayo Rajo Sampono, membenarkan kekecewaan masyarakat di nagarinya. Namun, semua itu katanya sudah mereda, setelah dilakukan musyawarah. “Itu kan karena emosi sesaat (keinginan menggugat Bupati Padangpariaman secara adat, red). Bahkan ada yang mau demo ke Kantor Bupati. Tapi semua sudah kami diselesaikan dalam musyawarah,” ujar tokoh masyarakat yang akrab disapa Rangkayo Rajo ini.
Bahrum menegaskan bahwa nagarinya tidak pernah meminta jadi tuan rumah Pekan Kebudayaan Daerah tersebut. “Itukan pemerintah daerah yang menetapkan nagari kami menjadi tempat Festival Kebudayaan pertama dari 100 festival yang mereka canangkan,” ungkapnya.
Ia juga mengatakan, alasan Pemkab Padangpariaman membatalkan Pekan Kebudayaan Daerah di Nagari Katapiang dengan alasan anggaran. Menurutnya, apapun alasan Pemkab Padangpariaman sangat sulit diterima oleh anak Nagari Katapiang. Seakan mereka yang bersalah kegiatan itu diadakan.
Padahal, sambungnya, Nagari Katapiang tidak pernah meminta ditunjuk jadi tuan rumah. “Jadi, kenapa nagari kami ditetapkan sebagai tuan rumah. Kami tidak meminta. Memangnya dinas terkait tidak koordinasi dengan bupatinya sebelum penetapan kegiatan ini. Kalau begitu kenapa ditetapkan bahkan persiapan sudah berlangsung panjang,” tegas Bahrum.
Namun, ia tidak mau berpanjang-panjang terkait masalah pembatalan pekan kebudayaan tersebut. Sekarang, pihaknya fokus agar kegiatan tetap dilanjutkan. Hanya saja, namanya diubah dari Pekan Kebudayaan Daerah menjadi Pekan Kebudayaan Nagari Katapiang. “Anak Nagari Katapiang ini jelas jantannya. Dan kami akan tetap melaksanakan dengan cara badoncek (patungan). Sebab ini demi nama nagari kami,” tegas tokoh masyarakat yang dikenal dekat dengan Bupati Padangpariaman, John Kenedy Azis ini.
Adakah Muatan Politik?
Pegiat kebudayaan Sumatera Barat, Mahatma Muhammad, turut menyoroti terkait pembatasan Pekan Kebudayaan Daerah di Nagari Katapiang. Menurutnya, kabar itu benar-benar menyakiti hati banyak pihak. Terutama masyarakat Nagari Katapiang dan pegiat kebudayaan atau sanggar seni yang terlibat.
Katanya, pekan kebudayaan daerah yang sudah dipersiapkan lama, tentunya sudah memakan waktu sejumlah pegiat seni budaya serta masyarakat. “Kasihan kita, orang-orang sanggar sudah lama latihan mempersiapkan diri. Masyarakat juga sudah gotong-royong mempersiapkan lokasi,” jelasnya.
Pria yang akrab disapa Hatma mengaku sudah mendapat kabar itu sejak Sabtu (5/7). Katanya, alasan pembatalan pekan kebudayaan itu tidaklah logis. Yakni menyangkut tidak boleh menggunakan anggaran daerah. “Kalau tidak boleh pakai anggaran, kenapa dicetus kegiatan ini?,” tanyanya heran. Anak nagari Batanganai ini pun mengungkapkan, beragam spekulasi sudah bermunculan karena pembatasan pekan kebudayaan di DIBDItitik mendekati pelaksanaan kegiatannya.
Bupati Salahkan Koordinasi Disdikbud
Menyikapi terkait pembatalan pekan kebudayaan di Nagari Katapiang tersebut, Bupati Padangpariaman, John Kenedy Azis, menyampaikan sejumlah penjelasan yang hampir serupa dengan mengatakan keputusannya dilandasi dua pertimbangan. Pertama menyangkut Inpres No 1 Tahun 2025. “Di sini jelas, persoalan efisiensi ini dilaksanakan oleh semua daerah di Indonesia. Untuk itu, Pemkab Padangpariaman juga harus mengacu pada apa yang sudah ditetapkan oleh Presiden ini,” katanya.
Katanya, anggaran yang dipakai untuk Pekan Kebudayaan Daerah Ke-1 sangat besar, yakni Rp200 juta. Hal itu dianggap tidak sesuai dengan tuntutan efisiensi pada Inpres dimaksud. “Kami tidak mau ada pandangan bahwa di tengah efisiensi ini, kita masih juga menghambur-hamburkan anggaran sebesar ini,” sebutnya.
JKA pun menyalahkan Disdikbud Padangpariaman yang tidak berkoordinasi baik antara Bidang Kebudayaan dengan pimpinannya. “Acara ini sedianya dikelola oleh Bidang Kebudayaan di Dinas Pendidikan. Namun, pihak tersebut tidak berkoordinasi dengan pimpinannya. Ini yang sedang kita benahi,” sebutnya. “Selain itu, dalam penyelenggaraan festival yang sudah-sudah, tidak menyertakan APBD yang ada di pemda. Dana Festival itu didapatkan dari dukungan para sponsor, perantau dan masyarakat, serta dari nagari,” sambung JKA. “Jangan sampai, katanya nagari-nagari lain menjadi cemburu karena ada kegiatan yang menggelontornkan APBD sedemikian besar di salah satu nagari saja.
Di sisi lain, JKA menekankan bahwa apa yang sudah dipersiapkan oleh para seniman yang sedianya akan tampil pada Pekan Kebudayaan Daerah 1 akan tetap diberi wadah. “Kami akan alihkan ke format yang lain, dan langsung dikoordinir bersama pemerintah nagari tanpa melibatkan dinas,” ungkapnya.
“Ada acara baru nanti yang akan mengakomodir persiapan penampilan yang sudah dilaksanakan sekarang oleh para seniman kita. Dinas akan kita evaluasi dulu,” jelasnya.
Tentang kapan acara baru yang dimaksud, selanjutnya akan tergantung pada stakeholder kegiatan nantinya di tingkat nagari. “Kami yakin, nagari (Katapiang) bisa, karena dukungan dari berbagai tokoh sudah jelas untuk kemajuan kesenian di Katapiang,” tukas JKA. Untuk diketahui, Pemkab Padangpariaman sebelumnya mencanangkan program 100 festival pada Rabu (11/6). Untuk kegiatan pertamanya ditetapkan di Nagari Katapiang pada Kamis-Sabtu (10-12/7). Namun, kegiatan itu dikabarkan dibatalkan oleh Bupati Padangpariaman pada Kamis malam (3/7). (efa)
