JAKARTA, METRO–Meski terus berpolemik, Kementerian Kebudayaan (Kemenkebud) tetap teguh untuk melanjutkan proses penulisan ulang sejarah Indonesia. Uji publik pun siap digelar pada Juli ini.
Menteri Kebudayaan (menbud) Fadli Zon mengungkapkan proses penulisan ulang sejarah cukup membutuhkan waktu. Setidaknya, sudah lebih dari 7 bulan proses ini berlangsung.
Dia memastikan penulisan ulang sejarah ini dilakukan oleh para sejarawan dari perguruan-perguruan tinggi di Indonesia. Setidaknya, ada sekitar 113 sejarawan dari 34 perguruan tinggi yang dilibatkan.
“Jadi yang menulis itu adalah para sejarawan bukan politisi, bukan aktivis, bukan NGO, bukan LSM gitu ya. Yang menulis sejarah adalah para sejarawan,” tuturnya ditemui usai Embassy Briefing menyongsong gelaran Chandi Summit, di Jakarta, Jumat (4/7) malam.
Selain itu, kata dia, penulisan ini tidak dimulai dari nol. Sumber-sumber sejarah yang lama tetap ada, tetapi dilakukan penambahan atas fakta-fakta baru. Mengingat, sudah 26 tahun tak ada pemutakhiran tentang sejarah ini. Misalnya, soal temuan-temuan arkeologis yang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki peninggalan warisan budaya seperti di Leang-Leang yang berusia 51.200 tahun dan lainnya.
Kemudian, soal temuan di Situs Bongal di Tapanuli Utara yang mencatatkan kemungkinan masuknya Islam itu bukan di abad ke-13 seperti yang diketahui selama ini. Namun , ada kemungkinan di abad ke-7 jika merujuk temuan-temuan di sana.
Soal kekhawatiran atas penghilangan kejadian sejarah dalam proses penulisan ulang sejarah ini, Fadli Zon menampik tegas. Dia mengatakan tak ada hubungan antara penulisan ulang sejarah kali ini dengan kejadian tersebut. Sebab, yang ditulis ulang atau yang dimutakhirkan ini tidak spesifik mengenai kejadian sejarah 98, tapi kejadian sejarah secara umum.
“Itu nggak ada hubungannya sebenarnya. Ini yang kita tulis itu bukan (khusus,red) sejarah 98. Tapi sejarah secara umum dari 1,8 juta tahun yang lalu sampai sekarang,” jelasnya.
Kalau pun ada keraguan atau dirasa tidak sesuai dengan hasil penulisan ulang sejarah ini, ia mengatakan, pihaknya sangat terbuka. Ada uji publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk menyampaikannya.
“Kan ada uji publik. Karena Nggak ada yang dirahasiakan, semuanya transparan, semuanya terbuka. Saya kemarin aja kan sangat terbuka di DPR,” paparnya.
Seperti diketahui, kekhawatiran ini muncul setelah sebelumnya Fadli Zon sempat menyebut pemerkosaan massal pada Mei 1998 hanya rumor. Pernyataan ini pun sudah diklarifikasi olehnya, bahwa dia tak menafikkan adanya kejadian tragis tersebut. (jpg)
