PADANG, METRO–Sektor pertanian menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) di bawah kepemimpinan Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Wakil Gubernur (Wagub) Vasko Ruseimy.
Mahyeldi menyadari, sektor pertanian menjadi pilar utama perekonomian di Provinsi Sumbar. Sebagian besar masyarakat di daerah ini menggantungkan kehidupannya pada pertanian. Baik sebagai petani, maupun pelaku usaha yang terkait langsung produk dan hasil pertanian.
Keseriusan Pemprov Sumbar melaksanakan pembangunan di sektor pertanian dengan menjadikan sektor ini salah satu Program Unggulan (Progul), yakni Gerak Cepat Sumbar Sejahtera.
Melalui progul ini, Pemprov Sumbar mengalokasikan anggaran 10 persen APBD dalam upaya peningkatan produksi, hilirisasi dan asuransi pertanian, untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan mewujudkan Sumbar sebagai lumbung pangan nasional.
Bagaimana program dan kegiatan untuk mewujudkan progul tersebut? Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura (Disbuntanhor) Sumbar, Febrina Tri Susila Putri mengatakan, pihaknya berkomitmen memastikan program pembangunan pertanian berorientasi pemenuhan kebutuhan dan pelayanan optimal bagi petani.
“Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk memastikan petani dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha tani, serta kesejahteraan secara berkelanjutan,” terang Febrina didampingi Kepala Dinas Kominfotik Sumbar, Siti Aisyah saat jumpa pers, Kamis (3/7) di Aula Dinas Kominfotik Sumbar.
Keberhasilan pertanian menurut Febrina, tidak hanya ditentukan ketersediaan lahan dan modal, tetapi bergantung kualitas sarana produksi, penguasaan teknologi, manajemen usaha tani, serta kapasitas SDM yang handal dan adaptif terhadap perubahan zaman. Oleh karena itu, pihaknya melaksanakan berbagai program strategis.
Febrina mengungkapkan, dalam program strategisnya, pihaknya memberikan pelayanan pokok pertanian gratis kepada masyarakat. Saat ini menurutnya, ada dua lembaga akreditasi nasional di Sumbar. Salah satunya lembaga sertifikasi organik. Melalui lembaga ini melayani sertifikasi organik kepada petani secara gratis.
“Dua tahun pertama kita pastikan petani tidak gunakan pestisida. Tahun ketiga kita lakukan sertifikasi. Hasilnya nanti keluar sertifikasi organik, dengan hasil pangan sehat. Salah satunya sertifikasi organik terhadap beras,” terangnya.
Berikutnya melayani kelompok tani yang sudah terdaftar di sistem penyuluhan pertanian. Febrina meminta agar bagi kelompok tani yang belum terdaftar, dapat mencari tenaga penyuluh terdekat dan pastikan terdaftar di system penyuluhan pertanian.
Program lainnya menyediakan bengkel pengujian mutu alat dan mesin pertanian (alsintan). Hasil pengujian akan mendapatkan akreditasi nasional. Untuk pengujian ini biayanya sesuai retribusi, dengan biaya di bawah swasta. “Tujuan pengujian ini mengurangi risiko kerusakan alsintan dan kecelakaan kerja. Hasil pengujian ini digunakan untuk keselamatan pengguna alsintan,” terangnya.
Berikutnya juga ada program gerakan pengendalian organisme pengganggu tanaman (POPT). Febrina meminta kepada petani yang hasil pertaniannya terganggu hama wereng, silahkan melaporkan ke Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar.
“Saat ini kita ada empat laboratorium hama yang berlokasi di Padang, Solok, Pasaman dan Bukittinggi. Layanannya gratis. PPPT ini juga ada tersebar di kabupaten kota di Sumbar,” ungkapnya.
Febrina berharap melalui gerakan POPT ini, pihaknya berupaya meminimalkan kerugian hasil panen akibat organisme pengganggu tanaman, yang akan berdampak positif terhadap peningkatan produksi dan pendapatan petani.
Disbuntanhor Sumbar juga memiliki bengkel keliling alsintan. Bengkel di atas mobil yang memberikan layanan gratis. Keberadaan bengkel keliling ini sangat penting, karena saat ini banyak alsintan bantuan dari pemerintah. Alsintan ini perlu maintenance atau perbaikan jika rusak. “Bengkel keliling ini melayani seluruh daerah di Sumbar kecuali Kepulauan Mentawai,” terangnya.
Disbuntanhor Sumbar saat ini mempunyai brigade alsintan di Kota Padang dan Bukittinggi. Febrina mengatakan, pihaknya membuka kerja sama menyediakan alat-alat brigade alinstan di masing masing kabupaten kota.
“Untuk membantu percepatan pengolahan lahan, kami sediakan brigade alsintan yang dapat dipinjam secara gratis oleh kelompok tani. Layanan ini sangat membantu kelompok tani yang belum memiliki alsintan sendiri agar dapat melaksanakan pengolahan lahan secara efisien dan tepat waktu,” tambahnya.
Disbuntanhor Sumbar juga menyediakan benih bermutu melalui Balai Benih Induk (BBI). “Kita juga ada penangkar yang sediakan benih induknya. Untuk memastikan penyediaan benih berkualitas, kita juga lakukan sertifikasi melalui UPTD di Bukittinggi. Termasuk sertifikasi tanaman pangan dan holtikultura,” terangnya.
Sertifikasi benih melalui UPTD teknis bertujuan memastikan mutu dan legalitas benih yang digunakan petani, sehingga produktivitas dan hasil panen terjamin kualitasnya.
Terakhir, Disbuntanhor Sumbar juga melaksanakan peningkatan kapasitas SDM pendamping (penyuluh) dan pelaku petani. Peningkatan kapasitas SDM ini dilakukan melalui Balai Pelatihan Pertanian (BPP), dengan melaksanakan sekolah lapangan, bimbingan teknis (bimtek) dan sejenisnya.
“BPP kami jadikan pusat pengembangan kapasitas petani dan petugas secara berkelanjutan. Sehingga petani dapat mengadopsi teknologi modern dan praktik budidaya terbaik, serta mampu mengelola usaha tani lebih profesional dan berdaya saing,” harapnya.
Sawah Pokok Murah
Disbuntanhor Sumbar juga terus mendorong penerapan inovasi teknologi di sektor pertanian melalui program Sawah Pokok Murah. Program ini sedang memasuki tahap uji coba di tiga lokasi berbeda, yakni Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman dan Solok Selatan.
Febrina menjelaskan, program ini memberikan solusi pertanian berbasis teknologi yang efisien dan murah bagi petani sawah. Teknologi yang digunakan memiliki teknik berbeda-beda, menyesuaikan dengan karakteristik lahan di masing-masing daerah.
“Beberapa masyarakat sudah mencoba teknologi ini. Ada yang berhasil, dan ada yang belum berhasil, karena tekniknya berbeda-beda dan perlu adaptasi di lapangan,” ungkap Febrina.
“Jika uji coba ini menunjukkan hasil positif dan sesuai dengan harapan, maka bukan tidak mungkin program Sawah Pokok Murah akan diperluas ke daerah-daerah lainnya,” tambah Febrina.
Program ini diharapkan dapat menjadi terobosan nyata menjawab tantangan pertanian modern, sekaligus mendorong peningkatan produksi pangan lokal melalui pendekatan teknologi yang terjangkau dan aplikatif bagi petani.
Sementara, Kepala Dinas Kominfotik Sumbar, Siti Aisyah mengatakan, sektor pertanian sangat penting dalam pembangunan di Sumbar. Apalagi sektor ini menjadi salah satu progul Pemprov Sumbar. Karena itu melalui media, perlu disampaikan kepada masyarakat program-program yang dilaksanakan di sektor ini.
Selain sektor pertanian, Siti Aisyah mengatakan, pihaknya juga akan mempublikasikan sektor dan bidang pembangunan lainnya. Karena itu dirinya memandang peran media sangat penting dalam menyebarluaskan informasi terhadap program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan Pemprov Sumbar. (fan/adv)






