AIAPACAH, METRO–Di era keterbukaan informasi dan percepatan digitalisasi saat ini, diperlukan kerangka kerja bersama untuk menyatukan seluruh proses statistik, mulai dari perencanaan, pengumpulan, pengolahan, analisis, hingga diseminasi.
Hal itu disampaikan Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah Kota Padang, Corri Saidan saat membuka kegiatan pelatihan analisis data statistik sektoral dalam konteks GSBPM dan konfirmasi data Pemerintah Kota (Pemko) Padang, di Abu Bakar Jaar, Rabu (2/7).
“Pentingnya penyelenggaraan statistik sektoral yang terintegrasi. Kita menyadari bahwa penyelenggaraan statistik sektoral yang andal dan terstandar menjadi fondasi utama dalam mendukung pembangunan berbasis data. Salah satu upaya mewujudkan hal tersebut adalah melalui penerapan GSBPM, atau Generic Statistical Business Process Model,” ujar Corri.
Corri menyampaikan bahwa penerapan GSBPM juga sejalan dengan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019. Dalam regulasi tersebut ditegaskan bahwa data pemerintah harus memenuhi prinsip standar data, metadata yang jelas, interoperabilitas, dan memiliki simpul penyedia data yang ditunjuk secara resmi.
“Penerapannya memastikan setiap perangkat daerah mengikuti alur produksi data yang seragam, berkualitas, dan akuntabel, baik dari sisi metodologi maupun tata kelola. Pembinaan hari ini menjadi momen strategis untuk mengintegrasikan proses statistik sektoral di masing-masing OPD ke dalam sistem SDI. Ini penting untuk mencegah tumpang tindih data, duplikasi pengumpulan, dan ketidaksesuaian metodologi,” tambahnya.
Corri juga menekankan bahwa penyelesaian berbagai persoalan pembangunan harus diawali dengan data. Dengan data yang mutakhir dan berkualitas, kebijakan yang diambil akan lebih tepat sasaran.
“Kita perlu meningkatkan kolaborasi dan menggali seluruh potensi untuk mewujudkan Kota Padang sebagai kota pintar dan sehat, menuju kota yang maju dan sejahtera. Semua itu bisa dicapai jika kita bekerja berdasarkan data dan fakta,” katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang, Dessi Febriyanti menjelaskan bahwa kualitas data harus memenuhi standar agar dapat dijadikan rujukan dalam peningkatan pelayanan publik maupun perumusan kebijakan.
“Target pembangunan harus berbasis data yang berkualitas. Data yang valid menjadi dasar untuk menyusun perencanaan dan monitoring pembangunan secara akurat,” jelas Dessi.
Menurut Dessi, GSBPM sendiri terdiri atas delapan tahapan utama, yakni identifikasi kebutuhan, perancangan, implementasi rancangan, pengumpulan data, pengolahan data, analisis, diseminasi dan evaluasi.
Kepala Dinas Kominfo Kota Padang, Boby Firman, menambahkan bahwa penerapan GSBPM menjadi bagian penting dalam implementasi SDI. Dengan menerapkan model ini, proses statistik menjadi lebih terstandar dan terorganisir.
“GSBPM menggambarkan seluruh proses dalam bisnis statistik, mulai dari perencanaan hingga evaluasi. Ini sejalan dengan pengaturan SDI, sehingga menghasilkan data yang konsisten, berkualitas, dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan,” ujar Boby.
Melalui pelatihan ini, diharapkan pemahaman OPD terhadap GSBPM semakin meningkat, sehingga mampu menghasilkan data yang tidak hanya akurat, tetapi juga mampu memberikan dampak nyata bagi kemajuan Kota Padang. (ren/rel)
