AGAM, METRO–Pemerintah Kabupaten Agam mulai membahas secara intensif Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Pembahasan ini dilakukan dalam rapat paripurna yang digelar di aula utama DPRD Agam, Selasa (1/7), dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Agam, H. Ilham, Lc, MA.
Rapat turut dihadiri oleh Bupati Agam, Ir. H. Benni Warlis, MM, Dt. Tan Batuah, Wakil Ketua DPRD Risman dan Aderia, SP, unsur Forkopimda, seluruh anggota DPRD, serta para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Agam.
Sebanyak tujuh fraksi DPRD Agam menyampaikan pandangan umum mereka terhadap draft RPJMD, yang mencakup berbagai aspek penting seperti pembangunan ekonomi, kemandirian fiskal, mitigasi bencana, hingga pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik.
Dalam pandangan umumnya, Fraksi PKS yang diwakili Suhermi, S.Pd., menekankan pentingnya pelibatan ahli dan masyarakat dalam penyusunan RPJMD. Ia menilai, delapan prioritas pembangunan daerah hanya akan efektif jika sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
Sementara itu, Fraksi PAN melalui Drs. Feri Adrianto menyoroti rendahnya kemandirian fiskal Kabupaten Agam. Ia mempertanyakan bagaimana pemerintah daerah akan membiayai program-program besar dalam RPJMD, mengingat tingginya ketergantungan pada dana transfer dari pusat.
“Ketergantungan keuangan yang tinggi terhadap pusat membuat pembangunan menjadi lambat. Kita perlu strategi konkret agar tidak terjebak dalam ketergantungan fiskal terus-menerus,” tegas Feri.
Dari Fraksi NasDem, Zelman mendorong agar unsur inovasi dan digitalisasi pelayanan publik diperkuat, khususnya dalam misi ketiga yang menyasar pengembangan sumber daya manusia.
Fraksi Demokrat melalui Jondra Marjaya menyoroti minimnya rincian dalam program prioritas, termasuk indikator kinerja dan skema pembiayaan. Hal ini menurutnya dapat menyulitkan proses evaluasi dan pengukuran akuntabilitas kinerja pemerintah.
Fraksi Gerindra yang diwakili Erdinal, menyoroti dampak kemarau panjang terhadap lahan pertanian yang menyebabkan penurunan produksi padi. Ia juga meminta agar misi kelima dalam RPJMD mencakup aspek ketangguhan mitigasi bencana, mengingat Agam termasuk wilayah rawan bencana.
Pandangan berbeda disampaikan Fraksi PPP melalui Hardianto yang mendorong agar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditetapkan berdasarkan potensi riil, bukan semata pada capaian sebelumnya. Ia juga mendesak dilakukannya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja BUMD yang dinilai belum berkontribusi signifikan terhadap ekonomi daerah.
Terakhir, Fraksi Gabungan Golkar, Hanura, PBB, dan PKB melalui Joni Putra, S.Kom., MM, mengingatkan tentang ancaman eksploitasi lingkungan secara tidak terencana yang terjadi di daerah pedesaan. Menurutnya, tekanan ekonomi yang masih dirasakan masyarakat mendorong perambahan kawasan hutan lindung untuk dijadikan lahan pertanian dan perkebunan.
Bupati Agam menyimak dengan cermat seluruh pandangan fraksi. Masukan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyempurnaan dokumen akhir RPJMD, yang akan menjadi acuan arah pembangunan Kabupaten Agam selama lima tahun ke depan. (pry)
