AIAPACAH, METRO–Untuk mendorong peningkatan kualitas birokrasi dan pelayanan publik, Wali Kota Padang Fadly Amran membuka secara resmi Workshop Reformasi Birokrasi, di Ruang Abu Bakar Ja’ar, Balai Kota Aia Pacah, Rabu (25/6).
Kegiatan ini merupakan bagian dari penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan publik. Turut hadir secara daring melalui zoom itu, perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Dalam sambutannya, Fadly Amran menekankan pentingnya keselarasan reformasi birokrasi dengan visi dan misi Pemerintah Kota Padang, termasuk dalam menciptakan kemudahan akses layanan publik, penyederhanaan prosedur, serta pembudayaan hidup bersih dan sehat di masyarakat.
“Apakah yang dilakukan hari ini sudah sesuai dengan visi misi kita? Apakah perangkat daerah sudah betul-betul mendukung hal itu? Ini bukan hanya soal pengurangan birokrasi, tapi juga soal bagaimana birokrasi membudayakan hidup bersih dan sehat, serta memahami fungsi masing-masing,” ujar Fadly.
Fadly menyoroti pentingnya reformasi birokrasi yang menyentuh aspek budaya kerja. Ia menilai, reformasi tidak cukup hanya pada sistem atau struktur, tetapi harus tampak dalam perilaku dan kepedulian ASN sehari-hari.
“Penting keselarasan antara reformasi birokrasi dengan visi dan misi Pemko Padang. Ini mencakup komitmen untuk menciptakan kemudahan akses layanan publik, penyederhanaan prosedur yang tidak berbelit-belit, serta membudayakan hidup bersih dan sehat di tengah masyarakat,” katanya.
Fadly Amran pun memberi contoh, seperti di kantor-kantor, pengelolaan sampah belum optimal, belum semua melakukan pemilahan. Bahkan budaya kerja sederhana seperti 3S (Senyum, Sapa, Salam) masih belum dijalankan secara konsisten.
“Padahal ini bagian dari wajah pelayanan publik kita. Kita ingin reformasi birokrasi yang benar-benar menyentuh akar pelayanan, yang membangun hubungan kerja kekeluargaan, bukan sekadar administratif,” jelasnya.
Raih Nilai Tertinggi Indeks RB di Sumatera
Wali Kota juga mengungkapkan kabar baik terkait kemajuan Kota Padang dalam Indeks Reformasi Birokrasi Tematik (RBT). Peningkatan indeks ini menjadi cerminan keberhasilan program-program pemerintah yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Indeks RBT meningkat, ini patut disyukuri. Tapi lebih dari itu, kita harus terus mendorong agar setiap program pemerintah tidak hanya berjalan, tapi juga membawa perubahan nyata baik dalam penanggulangan kemiskinan, penguatan Smart City, maupun pelayanan publik yang akuntabel,” katanya.
“Kita sudah mendapat nilai A- dengan status sangat baik dan tertinggi di Sumbar, sekarang bagaimana dalam 5 tahun ini kita bisa mencapai status istimewa atau peringkat AA,” kata Wali Kota.
Untuk mencapai target tersebut, Wako Fadly Amran menyebut bahwa banyak hal yang mesti disiapkan, mulai Survei Penilaian Integritas (SPI), standar integritas, serta standar pelayanan publik.
“Bagaimana kita menciptakan Kota Padang ini sebagai kota yang benar-benar berintegritas, Padang Amanah. Padang Amanah ini adalah bagaimana menciptakan pemerintahan yang anti korupsi, kolusi, dan nepotisme,” terang dia.
Lebih lanjut, Fadly Amran menerangkan bahwa untuk melakukannya dibutuhkan kerja-kerja nyata lewat kajian teknis yang disusun secara komperehensif.
Sementara itu, Plt Bagian Organisasi Setdako Padang, Roby Alfian menyebut, Workshop Reformasi Birokrasi 2025 kali ini diikuti seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Padang.
“Sebagai narasumber dalam kegiatan ini adalah Akhmad Hasmy sebagai Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kemenpan RB,” katanya.
Kegiatan ini, kata dia, adalah bentuk komitmen dan upaya Pemko Padang dalam percepatan reformasi birokrasi, kemudian memberikan pemahaman menyeluruh kepada peserta terkait arah kebijakan RB Nasional. “Ini juga untuk mendukung percepatan pencapaian visi misi dan program kegiatan sehingga berdampak untuk masyarakat,” pungkasnya. (ren)
