PADANG, METRO–Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Andre Rosiade, menyampaikan bahwa kunjungan ke Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan tindak lanjut atas permintaan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Sarifah Suraidah Harum. Tujuannya, Komisi VI ikut mendukung akselerasi program swasembada pangan lewat industri pupuk nasional.
“Kami undang beberapa BUMN terkait seperti Pupuk Indonesia dan Pupuk Kaltim untuk memastikan ketersediaan pupuk di Kaltim. Apalagi daerah ini ingin berkontribusi nyata dalam program swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto,” kata Andre Rosiade, Rabu (18/6).
Komisi VI DPR RI dan Pemerintah Provinsi Kaltim mengadakan pertemuan pada Rabu (18/6) di Kantor Gubernur jalan Gajah Mada Samarinda. Pertemuan dihadiri Gubernur Rudy Mas’ud, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sri Wahyuni, Kepala Dinas ESDM Kaltim Bambang Arwanto dan perangkat daerah lainnya.
Dari Komisi VI DPR hadir Wakil Ketua Komisi VI Andre Rosiade dan Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio), serta anggota lainnya seperti Rieke Diah Pitaloka, Unru Baso, Ida Nurilaela Wiradinata, Ida Fauziyah, Abdul Hakim Rafagih, Gde Sumarjaya Linggih, Doni Akbar, M. Sarmuji, Amin dan Ketua TP PKK Kaltim Sarifah Suraidah Harum yang juga merupakan anggota Komisi VI DPR RI.
“Kita menyadari tantangan terbesar dalam pengembangan industri pupuk saat ini adalah ketersediaan dan harga gas. Karena, sekitar 70 persen biaya produksi pupuk itu sebenarnya bergantung pada komoditas tersebut,” kata Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPR RI ini.
Andre menegaskan bahwa Komisi VI DPR RI akan bersinergi dengan Komisi lain seperti Komisi XII untuk menjamin pasokan gas bagi Pupuk Indonesia dan mendukung efisiensi harga.
“Kita harus pastikan fasilitas industri pupuk, supaya rencana pembangunan pabrik baru di Kota Bontang, bisa berjalan. Ketersediaan gas sangat menentukan apakah pabrik dibangun di Kaltim atau dialihkan ke daerah lain seperti Aceh,” kata Ketua Umum Ikatan Keluarga Minang (IKM) ini.
Ia juga menyampaikan bahwa meski bahan baku pupuk seperti fosfat masih diimpor dari negara mitra seperti Yordania, hal tersebut bukan menjadi kendala utama. Fokus utama DPR RI saat ini, memastikan keberlanjutan dan efisiensi operasional Pupuk Indonesia.
“Kami juga mendorong inovasi di tubuh Pupuk Indonesia. Dengan direksi baru, harapannya mereka lebih agresif memastikan penugasan pupuk subsidi dapat berjalan tepat sasaran dan tidak lagi terjadi kebocoran. Alhamdulillah Presiden Prabowo juga memastikan bahwa pupuk subsidi itu sampai ke Gapoktan, jadi tidak ada lagi kebocoran pupuk subsidi,” sebut Ketua DPD Gerindra Sumbar ini.
Selain pupuk dan energi, pertemuan ini juga mencakup evaluasi kinerja BUMN lain di Kaltim serta pemetaan kebutuhan daerah dalam konteks pembangunan IKN. Baik DPR RI maupun pemerintah provinsi sepakat untuk terus menjalin kolaborasi lintas sektor demi menjadikan Kaltim sebagai lumbung energi, pangan, dan pusat pertumbuhan ekonomi nasional. (*)
