PADANG, METRO – Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Edriana menyayangkan masih tingginya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan di awal tahun di Sumbar. Menurutnya, ini karena minimnya pemberdayaan dan perlindungan terhadap kaum perempuan di Ranah Minang.
Aktivis peneliti dan pemberdayaan perempuan di Women Research Institute (WRI) menilai, lemahnya perlindungan terhadap perempuan dikarenakan, peran dari pemerintah yang masih sibuk dalam pembangunan fisik, bukan membangun manusia.
“Tidak hanya itu, karena rendahnya tingkat pendidikan, baik secara umum dan agama di lingkungan keluarga, sehingga memicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Bahkan kurangnya perhatian sehingga membentuk karakteristik, atau tingkah laku yang begitu dominan, tindak kekerasan, contohnya,” ujarnya, Selasa (9/4).
Edriana angkat bicara terkait hal ini berdasarkan laporan catatan Dinas Sosial Pemkab Pesisir Selatan, sebanyak 12 kasus tindak kekerasan terhadap perempuan terjadi di awal tahun. Kasus itu diklaim terjadi penurunan berdasarkan tahunnya. Pada 2017 Dinas Sosial Pemkab Pesisir Selatan mencatat 168 kasus sementara tahun berikutnya ada 162 kasus.
Menurut Edriana, itu merupakan kasus yang masih belum terungkap, sebab ada rasa ketakutan dari korban buat melapor. Ketakutan dimaksud ialah psikologi korban, karena terdapat ancaman dari pihak lain, tidak hanya itu ada rasa malu. Tidak hanya itu katanya, masalah ekonomi juga memicu kekerasan karena banyaknya tuntutan dikarenakan pria (suami-red) tidak mampu mencukupi kebutuhan, sehingga acap menyakiti pendampingnya.
“Pelayanan terhadap kasus seperti ini mesti ditingkatkan, bukan sekadar membangun fisik pembangunan akan tetapi perlu membangun fisik jiwa manusianya,” terang Edriana, Caleg DPR RI Nomor Urut 3, Dapil Sumbar I dari Partai Gerindra.
Katanya, perlu pendampingan maksimal dan pemberdayaan kreatifitas. Sehingga, kaum perempuan tidak lagi menjadi korban, kemudian memberikan pemahaman nilai agama sesuai yang diyakininya, dan tentunya ini perlu keterbiasaan. “Perempuan bukan lagi kelas dua dalam status, tetapi ia pemberi ide. Ibu-ibu merupakan gerbang pendidikan bagi semua. Seorang anak pertama kali lahir, ia belajar dari ibunya. Bang Sandi pernah mengatakan saat ini pemberdayaan ibu atau perempuan perlu dalam satu kesatuan yang komprehensif dan holistik,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Pesisir Selatan, Zulfian Afrianto mengakui ada 12 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani di awal tahun ini. Kasus tersebut berasal dari kecamatan di kabupaten.
Sambungnya, tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten merupakan nomor dua terbanyak setelah Padang. “Kami dari setiap kasus yang masuk terus melakukan pendampingan kepada korban. Selain itu, memberikan pengusutan kasus dan pelayanan psikologi,” ungkapnya.
Mencegahnya, Pemkab Pesisir Selatan telah membentuk Satgas PPA di tiap kecamatan, bahkan memberi sosialisasi kepada masyarakat dan lembaga pendidikan terkait kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu Pemkab telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) bersama RSUD M. Zein untuk gratis pemeriksaan kesehatan kepada korban yang mengalami kasus pelecehan seksual dan kekerasan.
“Kami mengimbau kepada warga untuk tidak takut melapor bila mendapati kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain mendampingi juga memberi perlindungan identitas secara rahasia,” pungkasnya. (rel/fan)
