JAKARTA, METRO–Pemerintah secara tegas telah memutuskan bahwa empat pulau yang menjadi rebutan, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek merupakan milik Provinsi Aceh. Keputusan ini disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, usai melakukan rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto terkait polemik empat pulau yang bersengketa antara Aceh dan Sumatera Utara (Sumut).
Keputusan itu juga disampaikan dihadapan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumut Bobby Nasution, serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (17/6).
“Bapak Presiden telah memutuskan bahwa Pemerintah berlandaskan pada dasar-dasar dokumen yang dimiliki oleh Pemerintah, telah mengambil keputusan bahwa keempat pulau, yaitu Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek secara administratif berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh Pemerintah masuk ke dalam wilayah administratif Provinsi Aceh,” kata Prasetyo Hadi dalam konferensi pers.
Prasetyo menjelaskan, keputusan itu diambil setelah melakukan rapat terbatas (ratas) menyikapi polemik kepemilikan empat pulau. Dalam ratas tersebut turut membahas dan meninjau ulang dokumen-dokumen soal batas wilayah.
“Dokumen-dokumen dari Provinsi Aceh, kemudian ada yang dimiliki dokumen Setneg, kemudian juga ada dokumen yang dimiliki Kementerian Dalam Negeri,” ucap Prasetyo.
Prasetyo berharap keputusan ini bisa mengakhiri perdebatan terkait kepemilikan empat pulau tersebut. Sebab, belakangan ini kepemilikan empat pulau itu menyita perhatian publik.
“Kita harapkan ini mengakhiri dinamika yang berkembang di masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Prasetyo juga membantah ada pemerintah provinsi yang memaksakan ingin memasukkan empat pulau tersebut ke dalam wilayah administratifnya.
“Termasuk juga kami diminta bapak presiden untuk meluruskan isu-isu yang berkembang bersamaan dinamika empat pulau ini bahwa tidak benar ada satu pemerintah provinsi yang ingin dalam tanda kutip memasukan empat pulau ini ke dalam wilayah administratifnya,” pungkasnya.
Sementara itu, Gubernur Aceh Muzakir Manaf merespons positif langkah Presiden Prabowo Subianto yang memutuskan empat pulau yang sebelumnya bersengketa dengan Provinsi Sumatera Utara (Sumut), telah resmi masuk ke dalam wilayah administratif Provinsi Aceh.
Ia menegaskan, keputusan itu diharapkan tidak lagi memunculkan polemik di tengah publik mengenai status keempat pulau itu.
“Pada hari ini mengukir suatu sejarah, walaupun kecil tapi ada masuk sejarah juga antara Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara. Jadi mudah-mudahan ini sudah klir tidak ada masalah lagi, berdasarkan putusan bapak presiden dan bapak Mendagri bahwa pulau tersebut sudah dikembalikan kepada Aceh,” kata Muzakir Manaf.
Ia mengharapkan, tidak ada yang dirugikan setelah pemerintah pusat memutuskan kepemilikan empat pulau, yakni Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek. Ia berharap, ke depan tidak ada lagi polemik terkait kepemilikan pulau.
“Jadi mudah-mudahan tidak ada yang dirugikan juga Aceh dan Sumatera Utara, yang penting pulau tersebut adalah dalam kategori NKRI. Itu mimpi kita semua. Jadi mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi permasalahan aman, damai antara provinsi Aceh dan provinsi Sumatera Utara,” ucap pria yang karib disapa Mualem itu.
Mewakili rakyat Aceh, lanjut Mualem, dia menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas keputusan kepemilikan empat pulau tersebut.
“Terus itu juga bagi rakyat Aceh, terima kasih kepada bapak Presiden yang kita sayangi bapak Presiden Prabowo Subianto dan juga bapak Mendagri Pak Tito dan juga Wakil Ketua DPR Pak Dasco dan juga Pak Mensesneg Pak Pras, dan juga pak Gubernur Sumatera Utara sekalian dengan Menseskab terima kasih semuanya,” ujar Mualem.
“Mudah-mudahan tidak ada masalah lagi aman, damai, rukun kepada kita semua dan juga NKRI,” imbuhnya. (jpg)
