JAKARTA, METRO–Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia membantah bahwa pencabutan izin tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya, dilakukan setelah viral di media sosial.
Menurutnya, pemerintah telah berupaya melakukan penataan kawasan hutan, termasuk tambang sejak bulan Februari 2025.
“Sejak Februari 2025 kita sudah melakukan evaluasi, Perpres Nomor 5 kan tentang Penertiban Kawasan Hutan termasuk tambang, kan sejak Januari,” kata Bahlil dalam konferensi pers di Istana Negara, Jakarta yang dipantau secara daring, Selasa (10/6).
Bahkan, Bahlil mengklaim bahwa kerjanya dalam penataan kawasan hutan ini terhitung marathon. Apalagi, dirinya baru dilantik sebagai Menteri ESDM pada akhir bulan Oktober 2024.
“Bahwa Presiden Prabowo kan melantik saya menjadi Menteri ESDM kabinet ini kan tahun 2024 Oktober akhir. Dua bulan kami melakukan kerja, perpresnya keluar Januari, langsung kami kerja marathon,” ujar Bahlil.
Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa pemerintah melakukan tindakan tegas ini bukan karena persoalan tambang di Raja Ampat viral di media sosial.
Namun, kata Ketua Umum Partai Golkar ini, pencabutan 4 izin usaha tambang ini dilakukan sebagai tahap pertama dari upaya penataan kawasan hutan.
Menurut Bahlil, ke depan penataan ini akan terus dilakukan demi kebaikan bagi rakyat hingga bangsa Indonesia.
“Dan kita kan melakukan penataannya banyak, jadi ini bukan atas dasar si A, si B, si C, dan ini kan baru tahap pertama. Dan kita akan lakukan lagi, pada tahap berikutnya, semuanya,” ujar Bahlil.
“Jadi ini belum berakhir. Ke depan kita akan melakukan penataan untuk kebaikan rakyat, bangsa dan negara,” tandasnya. (jpc)
