JAKARTA, METRO–Ketua Majelis Kehormatan DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) KH Zarkasih Nur meminta agar pelaksanaan Muktamar X PPP yang akan digelar pada September mendatang dapat berjalan dengan sebaik-baiknya dan tidak ada perpecahan di dalamnya.
“Mari kita laksanakan sebaik-baiknya, kita sambut Muktamar dengan gembira, optimis, dan penuh kekeluargaan/persaudaraan untuk menghindari perpecahan. Dan saya mewakili Majelis, menyerahkan kepada DPP yang akan melaksanakan apa yang digariskan AD/ART agar pelaksanaan Muktamar bisa berjalan sebaik-baiknya,” ujar KH Zarkasih Nur di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (9/6).
Mantan Menteri Koperasi era Gusdur ini menyebut, pengambilan keputusan pada Muktamar mendatang adalah berdasarkan hak kedaulatan DPW dan DPC. Sehingga, kata dia, saat ini tidak perlu terjadi keributan soal pencalonan ketua umum, yang berpotensi memecah belah partai.
“Siapakah yang akan terpilih (Ketum) di Muktamar nanti, mari kita serahkan sepenuhnya kepada mereka yang punya hak untuk memilih yaitu DPW dan DPC. Karena kalau ramai (di publik) selalu yang negatif itu tidak baik dan saya tidak sependapat. Mari bersama-sama segala sesuatunya kita bicarakan di forum dengan sebaik-baiknya,” jelas Zarkasih.
Berkaca dari Muktamar terdahulu, kader senior PPP ini juga meyakini bahwa menuju perhelatan Muktamar yang sudah dekat ini para DPW dan DPC telah memiliki konsep untuk membesarkan PPP. Salah satunya, soal pilihannya terhadap ketua umum mendatang.
“Saya kebetulan ikut Muktamar ke satu, dua, tiga, dan seterusnya hingga sekarang. Jadi biasanya mereka yang akan muncul (dipilih) adalah mereka yang punya jiwa kepartaian, semangat kepartaian, punya khittah (kebijaksanaan). Jadi kepada mereka (DPC dan DPW) kita serahkan,” tutur Zarkasih.
Adapun KH Zarkasih Nur selaku Ketua Majelis Kehormatan DPP PPP menginginkan agar seluruh kader PPP tanpa terkecuali untuk menjaga kehormatan partainya, dengan tidak mencederai partai atau membuat kegaduhan yang berpotensi memecah belah sesama kadernya jelang Muktamar X PPP.
Diketahui, pada Muktamar PPP mendatang yang memiliki hak suara untuk memilih ketua umum adalah Ketua dan Sekretaris DPW, Ketua dan Sekretaris DPC, Fraksi yang ada di DPW dan DPC (berlaku kelipatan tergantung jumlah fraksi), masing-masing Badan Otonom atau Sayap Partai (satu suara), dan DPP (satu suara). (*)
