PASAMAN, METRO–Wakil Bupati Pasaman H. Parulian hadiri pengukuhan pengurus Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ladang Panjang, masa bhakti 2025 – 2030, di aula Kantor Wali Nagari Ladang Panjang, kemarin. Kegiatan ini sekaligus menjadi kunjungan lapangan perdana Wabup Parulian, sejak resmi dilantik menjadi Wakil Bupati Pasaman pada 30 Mei 2025. Mengawali sambutannya, Wabup Parulian mengucapkan selamat kepada Ketua dan pengurus KAN Ladang Panjang yang baru dikukuhkan. “Pengukuhan ini merupakan momen penting dalam menjaga pelestarian adat budaya minang kabau dan diharapkan KAN bisa bersinergi dengan pemerintahan nagari dalam pelestarian adat budaya dan kearifan lokal yang ada di nagari,” pesan Wabup Parulian.
Dijelaskan, KAN merupakan lembaga adat yang berurat berakar dari nilai-nilai luhur masyarakat. Nilai ini tidak hanya menjaga harmoni, tapi juga menjadi pondasi dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan modern saat ini. “Adat tidak hanya harus dilestarikan, tetapi juga harus dikembangkan, agar dapat menjawab kebutuhan masyarakat masa kini, tanpa kehilangan esensinya,” pesan Wabup. Turut diingatkan wabup, agar ninik mamak terus membangun sinergi antara pemerintah, masyarakat adat dan seluruh elemen masyarakat. “Dengan bersatu padu akan dapat membawa kemajuan bagi daerah Kabupaten Pasaman, terkhusus bagi Nagari Ladang Panjang yang kaya potensi ini,” ujarnya.
Dikatakan juga, masalah pelestarian adat budaya sejalan dengan visi yang diusung pemerintahan Welly Suheri – Parulian, yakni Pasaman Berkarakter, Maju, dan Berkelanjutan untuk Pasaman Bangkit 2025 – 2030.
Ketua Harian Lembaga Kerapatan Adat Nagari (LKAM) Kabupaten Pasaman, Yoharman Dt. Sati usai melantik dan mengukuhkan pengurus KAN Ladang Panjang, mengatakan bahwa SK tentang pengurus KAN Ladang Panjang yang diterbitkan Pengurus LKAM Kabupaten Pasaman, merupakan tindaklanjut dari hasil musyawarah KAN Ladang Panjang tanggal 20 Februari 2025 lalu. “KAN merupakan wadah perkumpulan ninikmamak untuk membantu penyelesaian masalah di nagari. ‘Manjaniahan nan Karuah, Manyalasaian nan kusuik’. Dan jangan pula sebaliknya, nagari pula yang harus menyelesaikan kisruh yang terjadi di kepengurusan KAN,” ujar Ketua LKAM.
