SOLOK, METRO–Wakil Bupati Solok Candra, menyampaikan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok berkomitmen untuk memperbaiki tata kelola pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Termasuk dalam hal pelatihan, perlindungan hukum, dan penanganan kasus Pekerja Migran Indonesia (PMI) bermasalah. “Kami berharap kerja sama ini dapat memperkuat posisi para pekerja migran, tidak hanya sebagai pahlawan devisa, tetapi juga sebagai bagian penting dari pembangunan daerah,” ujarnya.
Hal ini terkait pertemuan bersama Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Abdul Kadir Karding dengan sejumlah kepala daerah di Sumbar.
Kegiatan yang bertujuan memperkuat koordinasi antar pemerintah daerah dalam melindungi serta memberdayakan pekerja migran Indonesia (PMI), khususnya asal Sumatera Barat.
Menurut Abdul Kadir Karding pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan perlindungan terhadap PMI, mulai dari pra-pemberangkatan hingga pemulangan. Ia juga menggarisbawahi perlunya edukasi dan pelatihan kerja bagi calon pekerja migran untuk memastikan mereka memiliki kompetensi yang sesuai standar internasional.
Dari uraian Gubernur Sumbar Mahyeldi, Sumatera Barat memiliki potensi besar dalam mencetak tenaga kerja profesional yang berdaya saing global. Namun tentu perlu sinergi yang kuat antara pemerintah, dunia pendidikan dan pelatihan, serta sektor swasta. “Kami berharap kunjungan dan pertemuan hari ini menjadi awal yang mendorong lahirnya kebijakan yang responsif dan berpihak kepada kepentingan rakyat, terutama para pekerja migran” ujar Mahyeldi. (vko)
