Dalam semangat menyambut Hari Lahir Pancasila, PT PLN (Persero) melalui Unit Induk Pembangunan Sumatera Bagian Tengah (UIP Sumbagteng) menegaskan komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan dengan menjalin kerja sama bersama Balai Besar Taman Nasional Kerinci Seblat (BBTNKS). Kerja sama ini bertujuan untuk melaksanakan kewajiban Rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) terkait proyek pembangunan jalur transmisi Maulabo–Sei Rumbai.
Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) berlangsung di Kota Padang, disaksikan langsung oleh Dr. Nursida, Kepala Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Batang Hari. Momentum ini mencerminkan kolaborasi nyata antara sektor energi dan konservasi lingkungan, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dalam hal kepedulian terhadap alam, keadilan sosial, dan pembangunan berwawasan keberlanjutan.
PLN UIP Sumbagteng diwakili oleh Eriko Putra, Manager Sub Bidang Perizinan dan Komunikasi, didampingi oleh Muhammad Jamil, Asisten Manager Perizinan, serta tim teknis. Sementara itu, Kepala BBTNKS Haidir, S.Hut., M.Si. turut hadir sebagai penandatangan dari pihak Taman Nasional.
“Dalam semangat Pancasila, khususnya sila kelima, kami percaya bahwa pembangunan harus membawa manfaat bagi semua makhluk, termasuk alam. Rehabilitasi DAS adalah bagian dari tanggung jawab moral dan ekologis PLN dalam mendukung keseimbangan lingkungan hidup,” ujar Eriko Putra.
Taman Nasional Kerinci Seblat, sebagai kawasan konservasi terbesar di Sumatera dan bagian dari warisan dunia UNESCO, memiliki fungsi ekologis yang sangat penting. Melalui kerja sama ini, PLN ingin memastikan bahwa setiap langkah pembangunan infrastruktur juga sejalan dengan prinsip pelestarian alam.
“Langkah PLN ini menunjukkan bahwa pembangunan dan konservasi tidak harus saling bertentangan. Dalam semangat gotong royong dan sinergi, kita bisa menjadikan pembangunan sebagai kekuatan yang melestarikan, bukan merusak,” ujar Haidir, Kepala BBTNKS.
Dr. Nursida dari BPDAS Batang Hari menambahkan, “Kami mengapresiasi inisiatif PLN dalam merealisasikan kewajiban lingkungan secara kolaboratif. Ini adalah contoh bagaimana semangat Pancasila bisa diterapkan dalam kebijakan dan tindakan nyata.”
