PESSEL METRO–Permasalah kelanjutan gedung baru RSUD. M. Zein Painan di Bukit Kabun Taranak Painan, Kecamatan IV Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan mendapatkan tanggapan berbeda, dari politisi, masyarakat. Diketahui proyek relokasi RSUD M Zein Painan ini dibangun menggunakan dana pinjaman dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang kini berubah nama jadi PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) berdasar Perda Nomor: 3 Tahun 2014 tanggal 21 Agustus 2014 tentang Pinjaman Pemkab Pessel kepada PIP. Besar pinjaman Rp99 miliar, dengan rincian Rp96 miliar untuk konstruksi dan Rp3 miliar untuk Alkes, dan jangka waktu pinjaman selama 5 tahun.
Dimana anggaran Rp 3 miliar untuk Alkes pengadaan barang dan alat pada RSUD Bukik Kebun Taranak, dialahkan ke pengadaan Alkes di RSUD M.Zein Painan saat ini.
Masih teringat Pjs. Bupati Pesisir Selatan Era Sukma Munaf waktu itu pernah menyampaikan komitmen Pemkab Pessel, dalam menyediakan saran rumah sakit yang representatif dan lebih layak.
Era Sukma saat menjabat Pjs. Bupati Pessel menegaskan untuk melanjurkan kembali bangunan relokasi RSUD tersebut. Termasuk, telah mengajukan propsal melalui penggaran Kementerian Pekerjaan Umum ( PU).
Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan ( PPP), Marwan Anas ( mantan anggota DPRD Pessel) angkat bicara terkait silang pendapat kelanjutan pembangunan RSUD M. Zein Painan berada di Kebun Taranak.
Menurut Marwan Anas, melihat kondisi bangunan ada saat ini tidak layak untuk di gunakan, atau dilanjutkan pembangunanya. “Jika pun dilanjutkan pemerintah daerah harus kembali mendatangkan tim ahli melihat kelayakan bangunan ada saat ini,” ucap Ketua DPC. PPP Marwan Anas itu.
Sementara itu, politisi Partai Gerindra DPRD Pessel Harianto, S.H ketika dikonfirmasi mengatakan, atas nama lembaga DPRD Pessel mendorong atau mensuport pihak pemerintah daerah untuk melanjutkan pembangunan RSUD. M.Zein Painan, berada di Kebun Taranak.
Menurut nya, keberadaan rumah sakit yang rerpesntatif menjadi harapan besar masyarakat Pessel, kalau ada masalah bisa diselesaikan, tapi kalau ada pihai yang melanggar hukum harus di proses sesuai aturan hukum yang ada.
“Itu semua tergantung niat nya kepala daerah, mau atau tidak melanjutkan. Ya, kalau bicara selaku anggota DPRD Pessel pembangunan RSUD M. Zein Painan layak di lanjutkan, karena itu kan harapan masyarakat,” sampai Politis Partai Gerindra DPRD Pessel.
Lebih lanjut, perbedaan pandangan tidak dan dilanjutkan pembangunan RSUD . M.Zein Painan Harianto memandang itu memang kebutuhan masyarakat Pessel, jadi tidak ada kepentingan lain, sebagai anggota DPRD Pessel berpandangan tepat untuk dilanjutkan. “Saya bilang nggak layak, karena RS yang ada sekarang kondisi nya memang sudah prihatin, sampai ke lokasi parkir nya juga sudah sempit,” tekuknya. (rio)
