PADANG, METRO–Pemerintah Kota (Pemko) Padang terus memperkuat tata kelola data dan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel sebagai penopang utama pembangunan di Kota Padang.
Hal itu diungkap Asisten III Administrasi Umum Corri Saidan, saat membuka kegiatan Pembinaan Statistik Sektoral dan Forum Grup Diskusi (FGD) Standar Pelayanan Publik yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Padang, Kamis (22/5) di The ZHM Premier Padang. Kegiatan ini diikuti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Padang.
Corri menegaskan pentingnya perencanaan yang berbasis data. “Perencanaan yang baik hanya bisa disusun dengan dukungan data yang baik. Apa pun yang dibangun oleh Pemerintah Kota Padang berdasarkan sembilan program unggulan, harus didukung oleh data yang berkualitas,” tegasnya.
Corri juga menyampaikan apresiasinya atas kolaborasi yang telah terjalin antara Pemko Padang dan BPS Kota Padang. Ia berharap sinergi ini semakin diperkuat ke depan demi mendukung visi-misi Wali Kota Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir, yaitu mewujudkan Padang sebagai kota maju, sehat, dan pintar.
Tak hanya itu, Corri juga memaparkan sembilan program unggulan Pemerintah Kota Padang di bawah kepemimpinan Wali Kota Fadly Amran dan Wakil Wali Kota Maigus Nasir, di antaranya penguatan UMKM, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, percepatan infrastruktur, serta program Padang Sehat dan Padang Cerdas.
Ia menegaskan bahwa seluruh program ini hanya akan efektif jika didukung oleh data yang akurat dan terintegrasi.
“Dengan tersedianya data yang akurat, tentu akan sangat membantu dalam menyusun program pembangunan lima tahun ke depan serta dalam merumuskan kebijakan publik yang tepat sasaran,” ujar Corri.
Ia juga menekankan bahwa kegiatan ini harus mampu menghasilkan pelayanan publik yang lebih tegas, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Sementara itu, Pelaksana Harian (Plh) BPS Kota Padang, Alfid Junaidy, mengungkapkan bahwa data yang berkualitas merupakan fondasi utama dalam perumusan kebijakan publik yang efektif.
“Data tidak hanya harus tersedia, tapi juga harus akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa data yang andal, perencanaan akan kehilangan arah dan evaluasi menjadi tidak bermakna,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah saat ini tengah mendorong transformasi pengelolaan data dan pelayanan publik melalui kebijakan nasional, yang juga menjadi perhatian utama dalam forum ini. Tujuannya adalah membangun kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat kualitas data serta menyusun layanan publik yang transparan dan terukur.
“OPD sebagai produsen data harus menerapkan standar, memastikan keterpaduan melalui kode referensi nasional, dan menyampaikan data melalui portal Satu Data. Ini penting agar data dapat diakses dan dimanfaatkan secara nasional,” tambah Alfid.
Dalam sesi FGD tentang standar pelayanan publik, BPS juga mengajak mitra kerja untuk memberikan umpan balik langsung terhadap layanan statistik. Hal ini sesuai dengan PermenPANRB No. 15 Tahun 2014 yang mengatur komponen layanan publik, mulai dari kejelasan prosedur hingga mekanisme pengaduan dan evaluasi.
“Kami sadar bahwa membangun data dan layanan publik yang berkualitas tidak bisa dilakukan sendiri. Diperlukan komitmen bersama. Oleh karena itu, kami berharap kegiatan hari ini menjadi awal dari penguatan sinergi yang lebih konkret antara BPS dan OPD di Kota Padang,” tutup Alfid. (ren)
