BUKITTINGGI, METRO–Sejumlah isu strategis mencuat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kota Bukittinggi dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Acara ini digelar di Kediaman Resmi Wali Kota Bukittinggi, Jl. Perwira Belakang Balok, dan dibuka oleh Wakil Wali Kota Bukittinggi, Ibnu Asis, S.TP.
Dalam forum tersebut, sejumlah tantangan pembangunan disoroti secara serius, mulai dari rendahnya akses air bersih yang perlu ditingkatkan di atas 40%, belum optimalnya pengelolaan sampah yang menimbulkan ketidaknyamanan warga, hingga pentingnya penyelesaian cetak biru (blueprint) pembangunan drainase sebagai upaya pengurangan risiko banjir secara komprehensif.
Selain itu, penegakan ketertiban umum (trantibum), tunggakan pajak oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan pentingnya penganggaran berbasis kinerja juga menjadi pembahasan krusial karena berpengaruh langsung terhadap kelancaran penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.
Dalam acara tersebut, Wakil Wali Kota Bukittinggi Ibnu Asis menyerahkan dokumen RKPD 2026 dan RPJMD 2025–2029 kepada Ketua DPRD Kota Bukittinggi, H. Syaiful Efendi, Lc., MA., untuk dibahas lebih lanjut dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Kegiatan ini juga disaksikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat Medi Iswandi, Kepala KPPN Bukittinggi Khairil Indra, SE., MM., serta perwakilan TNI, Polri, Kejari Bukittinggi, akademisi, niniak mamak, organisasi kepemudaan, BUMN/BUMD, dan unsur vertikal lainnya.
Ibnu Asis menekankan bahwa prioritas pembangunan lima tahun ke depan mengarah pada terwujudnya visi “Bukittinggi Gemilang, Berkeadilan dan Berbudaya”. Beberapa program unggulan yang akan diusung, seperti Generasi Gemilang, harus disusun secara teknokratis dan selaras dengan dokumen tata ruang wilayah (RTRW) serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).
“Target-target dalam RPJMD harus realistis dan mengarah pada peningkatan produktivitas sektor unggulan demi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ini bentuk kolaborasi bersama dalam proses pembangunan,” tegas Ibnu.
Ketua DPRD Kota Bukittinggi, H. Syaiful Efendi, juga mengingatkan pentingnya perencanaan yang realistis demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bappeda Sumbar, Medi Iswandi, memberi catatan agar penganggaran dilakukan secara optimal. Ia mengingatkan agar tidak terjadi situasi “bareh habih samba ndak lamak” perumpamaan Minang yang menggambarkan pengeluaran besar tapi hasilnya tidak memuaskan.
Senada, Kepala KPPN Bukittinggi Khairil Indra menegaskan pentingnya penertiban administrasi perpajakan di lingkungan OPD. Jika tidak segera diselesaikan, tunggakan pajak bisa menghambat penyaluran dana dari pemerintah pusat.
Berdasarkan data, belanja pegawai Kota Bukittinggi saat ini tercatat mencapai Rp137,49 miliar atau 50,91% dari total anggaran, jauh melebihi batas ideal sebesar 30%. Sementara itu, belanja infrastruktur hanya 23,68% atau Rp106,13 miliar, padahal idealnya mencapai 40%.
Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Bukittinggi tahun 2025 diproyeksikan mencapai 77,19%, mencerminkan tantangan sekaligus peluang untuk terus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tahun-tahun mendatang. (pry)
