AGAM/BUKITTINGGI

Tangani Premanisme dan Ormas Bermasalah, Pemkab Agam akan Bentuk Satgas Terpadu

0
×

Tangani Premanisme dan Ormas Bermasalah, Pemkab Agam akan Bentuk Satgas Terpadu

Sebarkan artikel ini
ZOOM MEETING— Kepala Badan Kesbangpol, Bambang Warsito, didampingi Plt. Kepala Dinas Sosial, Dewi Afriani dan Plt. Kasat Pol PP, Fauzi mengikuti Zoom Meeting nasional yang digelar oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, Kamis (15/5).

AGAM, METRO–Pemerintah Kabupaten Agam (Epmkab Agam) me­nyatakan komitmennya dalam percepatan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Penanganan Premanisme dan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Bermasalah sesuai arahan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Hal ini ditandai dengan partisipasi aktif dalam Zoom Meeting nasional yang digelar oleh Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemen­dagri, Kamis (15/5).

Dalam pertemuan virtual tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Agam diwakili oleh Kepala Badan Kesbangpol, Bambang Warsito, didampingi Plt. Kepala Dinas Sosial Dewi Afriani dan Plt. Kasat Pol PP Fauzi.

Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum, dan diikuti oleh seluruh Sekretaris Daerah serta Kepala Kesbangpol provinsi/kabupaten/kota se-Indonesia.

Agenda utama rapat membahas percepatan pembentukan Satgas Terpadu sebagai respons atas maraknya aksi premanisme dan aktivitas ormas bermasalah yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan iklim investasi di daerah.

“Kami menyambut baik inisiatif strategis ini. Pemkab Agam siap memperkuat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dalam pembentukan Satgas di tingkat kabupaten,” ujar Bambang Warsito usai mengikuti rapat.

Menurut Bambang, pertemuan ini juga menjadi forum untuk menyampaikan progres dan kesiapan masing-masing daerah dalam mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pembentukan Satgas sesuai instruksi pusat.

Dengan keterlibatan aktif dalam rapat tersebut, Pemkab Agam menegaskan komitmennya untuk menjaga keamanan, menciptakan lingkungan yang tertib, serta mendukung iklim investasi dan kenyamanan masyarakat. (pry)