Laporan: Efanurza Kota Pariaman
Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, secara resmi membuka Musyawarah Nasional (Munas) VII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) tahun 2025 yang digelar di Kota Surabaya yang dihadiri para Walikota dari seluruh Indonesia, termasuk Wali Kota Pariaman, Yota Balad.
Wamendagri menekankan bahwa menjadi wali kota bukanlah tentang ketenaran, popularitas, atau kekuasaan, melainkan tentang pengabdian yang tulus kepada masyarakat. Ia juga mengapresiasi Pemerintah Kota Surabaya sebagai kota dengan kapasitas fiskal terkuat di Indonesia, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp 8 triliun.
“Ada sepuluh kota dengan kapasitas fiskal yang kuat, yaitu Surabaya, Semarang, Bekasi, Tangerang Selatan, Denpasar, Tangerang, Bogor, Bandung, Batam, dan Medan,” ungkap Bima Arya, kemarin.
Ia menambahkan bahwa mimpi Indonesia menuju 2045 adalah agar seluruh kota, termasuk 98 kota anggota APEKSI, memiliki kapasitas fiskal yang semakin kuat dari tahun ke tahun. Untuk itu, efisiensi dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci.
Dalam Munas tersebut terpilih Walikota Surabaya, Eri Cahyadi sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), setelah sebelumnya menuntaskan masa jabatan Ketua APEKSI periode 2023-2025, Eri Cahyadi atau biasa disapa Cak Eri ini kembali melanjutkan menjadi Ketua dan memimpin APEKSI untuk periode 2025-2030.
Eri Cahyadi terpilih melalui Sidang Pleno IV Munas VII APEKSI, yang mengagendakan Pemilihan Calon Tuan Rumah Rakernas 2026 dan Sidang Formatur Pemilihan Ketua dan Struktur Pengurus. Usai dilantik, Eri Cahyadi lantas dikukuhkan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, dan dilanjutkan dengan penyerahan dan pengibaran Bendera Pataka APEKSI.
Agenda tersebut, sekaligus menjadi acara terakhir pelaksanaan Munas VII APEKSI yang berlangsung sejak digelar pada Selasa (6/5/2025). Usai terpilih, Cak Eri menegaskan komitmen untuk selalu mengelaborasi seluruh Wali Kota yang ada di Indonesia.
“APEKSI akan menjadi rumah semua wali kota di Indonesia. Masing-masing wali kota berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, sehingga, ada permasalahan, semua menjadi satu bagian. Setiap rekomendasi dari Komisariat Wilayah, kami rapatkan untuk mencari solusi bersama,” tambahnya mengakhiri. (***)
