JAKARTA, METRO–Usulan melegalkan kasino sebagai sumber penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dinilai tidak sejalan dengan semangat Pancasila dan UUD 1945. Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar meminta anggota DPR yang mengusulkan kasino jadi sumber PNBP untuk membaca Pancasila dan UUD 1945.
“Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, jelas-jelas melarang praktik perjudian. Judi dalam bentuk apa pun, termasuk kasino, tidak sejalan dengan nilai-nilai religius yang menjadi fondasi bangsa ini,” kata Fickar kepad, Selasa (13/5).
Sebelumnya usulan kasino jadi PNBP disampaikan oleh Galih Kartasasmita, anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Golkar.
Fickar menampik argumentasi yang membandingkan dengan masa lalu, seperti era mantan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin yang pernah melegalkan perjudian. Menurut dia, konteks zaman tidak dapat disamakan.”Ali Sadikin itu kenangan masa lalu,” tegas Fickar.
Sebelumnya, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar, Galih Kartasasmita, mengusulkan pernyataan mengejutkan saat rapat bersama kementerian terkait membahas optimalisasi PNBP.
Dalam pernyataannya, Galih menyarankan agar pemerintah mulai mempertimbangkan sektor-sektor nonkonvensional sebagai sumber penerimaan negara, termasuk ide kontroversial seperti pengoperasian kasino.
Menurut Galih, selama ini Indonesia terlalu bergantung pada sumber daya alam (SDA) sebagai tulang punggung penerimaan negara. Ia menyoroti bahwa meski SDA Indonesia memang kaya dan dominan, ketergantungan berlebihan pada sektor tersebut bisa menjadi kelemahan jangka panjang.
“Sekitar 15 tahun yang lalu, 10 sampai ke atas lah UEA (Uni Emirat Arab) itu pemasukan terbesarnya dari SDA. Tapi sejak krisis minyak pada saat itu, mereka sadar bahwa nggak bisa terus bergantung ke sana,” ucap Galih y ang dikutip pada Selasa (13/5).
Galih mencontohkan, UEA melakukan langkah cukup berani dengan meninggalkan ketergantungan terhadap SDA dan beralih ke sektor jasa, terutama pariwisata. “Walaupun PNBP terbesarnya masih SDA, mereka sudah nge-slide ke jasa, khususnya jasa sosial dan pariwisata. Ini bukti bahwa mereka mampu bertransformasi,” jelasnya.
Dia mendorong kementerian dan lembaga (K/L) terkait, di Indonesia untuk mulai memikirkan strategi serupa. Menurut dia, Indonesia tak kekurangan potensi untuk mengembangkan sektor lain seperti jasa, pariwisata, dan hiburan.
“Kita ini kaya sekali alamnya. Kalau ada extra effort dari K/L untuk mengembangkan sektor-sektor ini, saya yakin ada kenaikan di penerimaan negara dari sektor non-SDA,” ujarnya.
Hal paling menarik, Galih menyebut bahwa UEA bahkan mulai membuka diri terhadap industri kasino sebagai salah satu sumber penerimaan negara.
“Mohon maaf bukan apa-apa, tapi UEA sudah mulai jalanin kasino. Coba bayangkan, negara Arab jalanin kasino. Artinya mereka sudah out of the box banget pemikiran lembaga dan K/L-nya,” papar Galih.
Dalam konteks ini, Galih mengajak pemerintah untuk berpikir lebih terbuka dan inovatif. Ia menilai bahwa Indonesia pasti memiliki potensi dan ide-ide out of the box yang belum tergarap maksimal, dan tidak semestinya terjebak dalam pola lama yang hanya mengandalkan pajak dan SDA.
Meski wacana legalisasi kasino akan memunculkan perdebatan, terutama terkait aspek moral dan sosial, Galih menegaskan usul tersebut tidak dimaksudkan sebagai desakan langsung. Ia hanya ingin membuka ruang diskusi tentang alternatif-alternatif yang selama ini mungkin dianggap tabu.
“Ini bukan ke Bapak, tapi lebih ke pola pikir kita bersama. Masa depan penerimaan negara harus lebih bervariasi, lebih progresif,” pungkasnya. (jpg)
