METRO SUMBAR

Wako Hendri Arnis dan Pimpinan DPRD, Hadiri Rakor Pemberantasan Korupsi Wilayah I di KPK RI

0
×

Wako Hendri Arnis dan Pimpinan DPRD, Hadiri Rakor Pemberantasan Korupsi Wilayah I di KPK RI

Sebarkan artikel ini
TEKEN KESEPAKATAN— Wali Kota Padangpanjang Hendri Arnis menandatnagani kesepakatan berantas korupsi Jumat (9/5), di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

PDG PANJANG, METRO–Wali Kota Hendri Arnis menghadiri Rapat Koor­dinasi (Rakor) Pembe­ran­tasan Korupsi Wilayah I yang diselenggarakan Ko­misi Pemberantasan Ko­rupsi (KPK) RI, Jumat (9/5), di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. Sebagai wu­jud dukungan dan komit­men bersama, kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua DPRD Imbral beserta Wakil Ketua, Mardiansyah dan Nur Afni Fitri serta be­berapa pejabat di ling­kungan Pemko.

Mengusung tema “Pe­nguatan Sinergi dan Kola­borasi KPK dan Pemerin­tahan Daerah dalam Rang­ka Pemberantasan Korupsi di Daerah,” kegiatan ini dibuka Direktur Sub Ko­ordinasi Wilayah I, Brigjen Pol Agung Yudha Wibowo.

Rakor ini menjadi wa­dah strategis untuk mem­perkuat sinergi antara Pe­merintah Daerah dan KPK dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan ne­potisme.

Dalam kesempatan itu, Wako Hendri tampil me­nyam­paikan pan­dangan­nya dan solusi terkait pem­berantasan korupsi di da­erah. Menurutnya, korupsi adalah ancaman serius bagi pembangunan daerah karena merusak keper­cayaan publik, mengham­bat investasi, dan meru­gikan keuangan negara.

Ia menegaskan pen­tingnya transparansi, pe­nguatan pengawasan, re­formasi birokrasi, serta kolaborasi lintas sektor sebagai kunci dalam mem­bangun pemerintahan yang bersih. Untuk itu, tambahnya, Pemko Pa­dang Panjang terus ber­komit­men menerapkan good governance, mere­formasi birokrasi, mem­per­kuat pengawasan, serta mendorong pendidikan anti­­korupsi dan penegakan hukum yang adil. “Kami siap bekerja sama dengan seluruh pihak dan terbuka terhadap kritik demi me­wujudkan pemerintahan yang bersih dan berin­te­gritas,” tegasnya. Rang­kaian acara ditutup dengan penandatanganan Komit­men Bersama Anti Korupsi oleh para gubernur, bupati, dan wali kota yang hadir. (rmd)